Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 82 diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU Pemda menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda; 83 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, tertanggal 17 September 2013 (Model DB-KWK.KPU) juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013 maka berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 25/KPTS/KPU-PL/002.964962/VII/2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, tertanggal 18 Juli 2013, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 84 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa Penetapan Hasil Perolehan Suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas Nomor 34/KPTS/KPU-PL/002.964962/IX/2013 tentang Penetapan Dan Pengesahan Jumlah Dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Padang Lawas Tahun 2013 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Lawas, tertanggal 17 September 2013, sehingga tiga hari kerja setelah tanggal penetapan Termohon adalah hari Rabu tanggal 18 September 2013, Kamis tanggal 19 September 2013, dan Jumat tanggal 20 September 2013; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 20 September 2013 pukul 09.25 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 426/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo pada pokoknya mendalilkan empat pelanggaran dalam Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Padang Lawas Tahun 2013, yaitu (i) penetapan pleno calon terpilih melanggar prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; (ii) adanya keterlibatan pejabat, PNS, dan kepala desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait); (iii) adanya money politic berupa pembagian uang dan beras oleh Tim Sukses P