Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Jember Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, bertanggal 14 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 61 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 62 kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili atas permohonan para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pihak Terkait mengajukan Eksepsi mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jember ditetapkan oleh Termohon pada hari Rabu, 14 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 18 Tahun 2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jember Tahun 2010, 63 sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin, 19 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada Senin, 12 Juli 2010; [3.9] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, 19 Juli 2010 pukul 15.00 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 354PAN.MK/2010, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawaban dan tanggapannya, baik Termohon maupun Pihak Terkait mengajukan eksepsi terhadap permohonan para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon: 1. Mahkamah tidak bewenang mengadili perkara a quo (kompetensi absolut); 2. Permohonan para Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel); Eksepsi Pihak Terkait: 1. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 2. Permohonan para Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel); Pokok Perkara [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan terjadinya pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga memengaruhi hasil Pemilukada sebagai berikut; [3.11.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi permasalahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa DPT dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) fiktif di 8 (delapan) daerah, DPT tanpa NIK dan tidak memiliki bentuk 64 keterangan identitas lain di 8 (delapan) daerah, DPT dengan NIK ganda yaitu Nomor KTP sama namun identitasnya berbeda di 10 (sepuluh) daerah, serta adanya pemilih yang memiliki usia di bawah umur yang terdaftar dalam DPT di 2 (dua) kecamatan. Bentuk-bentuk permasalahan DPT tersebut ditemukan oleh para Pemohon setelah penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Jember karena baru diberikan sehari sebelum pelaksanaan Pemilukada, padahal para Pemohon telah memintanya kepada KPU Kabupaten Jember sehingga para Pemohon kesulitan untuk melakukan verifikasi secara keseluruhan atas DPT tersebut sebelum masa pencoblosan. Selain itu, para Pemohon juga mendalilkan adanya undangan ganda di 4 (empat) kecamatan, adanya perpindahan pemilih dari TPS 33 ke TPS 28 karena DPT TPS 2