Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958, selanjutnya disebut UU MA) dan Pasal 253 ayat (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 31 Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 32 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 50 ayat (1) UU MA, yakni frasa ”hanya jika dipandang perlu”, dan norma Pasal 253 ayat (3) KUHAP, yakni frasa ”jika dipandang perlu” dan kata ”dapat”, yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut: - Pasal 50 ayat (1) UU MA: “Pemeriksaan kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, berdasarkan surat- surat dan hanya jika dipandang perlu Mahkamah Agung mendengar sendiri para pihak atau para saksi, atau memerintahkan Pengadilan Tingkat Pertama atau Pengadilan Tingkat Banding yang memutus perkara tersebut mendengar para pihak atau para saksi". - Pasal 253 ayat (3) KUHAP: "Jika dipandang perlu untuk kepentingan pemeriksaan sebagaimana tersebut pada ayat (1), Mahkamah Agung dapat mendengar sendiri keterangan terdakwa atau saksi atau penuntut umum, dengan menjelaskan secara singkat dalam surat panggilan kepada mereka tentang apa yang ingin diketahuinya atau Mahkamah Agung dapat pula memerintahkan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) untuk mendengar keterangan mereka, dengan cara pemanggilan yang sama". 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 33 3. Bahwa Pemohon I adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-7], yang berprofesi sebagai advokat yang dibuktikan dengan kartu Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) [vide bukti P-7]. Sebagai advokat, Pemohon I memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, serta memerhatikan kebijakan publik terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan profesinya, Pemohon I mengajukan permohonan kasasi, peninjauan kembali, atau hak uji materiil kepada Mahkamah Agung untuk memperjuangkan keadilan. Namun, Pemohon I tidak pernah menerima permintaan keterangan dari Mahkamah Agung untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Pemohon I. Bahkan, putusan Mahkamah Agung berpotensi kuat tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (2) UU MA, sehingga berpotensi memberikan putusan dengan pertimbangan yang tidak koheren. Apabila Mahkamah Agung memberitahukan agenda persidangannya sebelum dilaksanakannya persidangan, Pemohon I yakin bahwa para pihak yang berkepentingan akan menghadiri persidangan, atau setidak-tidaknya mengikuti persidangan secara daring (online) sebagaimana halnya yang telah dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi yang memberikan peluang kepada setiap pemohon untuk mengikuti persidangan, baik secara daring (online) maupun luring (offline). Menurut Pemohon I, pemeriksaan kasasi untuk perkara-perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara berpotensi tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena tidak diketahui dan tidak ada pemberitahuan kepada para pihak kapan persidangan dilaksanakan, sehingga seluruh putusan Mahkamah Agung dalam perkara kasasi yang tidak diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum adalah batal [vide Pasal 40 ayat (2) UU MA]. Selain itu, penerimaan pemberitahuan putusan secara tiba-tiba merugikan para pihak atau advokat yang melakukan upaya hukum, karena hakim agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara kasasi dapat memutus perkara dengan pertimbangan berdasarkan kepentingan, bukan berdasarkan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena hakim agung tersebut tidak mendengarkan keterangan dan penjelasan para pihak secara langsung. Oleh karena itu, menurut Pemohon I, harus ada tolok ukur terhadap frasa “jika dipandang perlu”, yang ditafsirkan semua persidangan 34 dianggap tidak perlu mendengarkan kete