Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 128 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU 7/2020), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 129 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020, yang rumusannya sebagai berikut: Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 “Kepaniteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan jabatan fungsional yang menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi dengan usia pensiun 62 (enam puluh dua) tahun bagi panitera, panitera muda, dan panitera pengganti.” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yaitu: Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 (1) Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum; 130 3. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-7 dan P-10] yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil di Mahkamah Konstitusi [vide bukti P-8, P-9, P-11]; 4. Bahwa Pemohon I telah menempuh pendidikan hukum hingga jenjang S3 dan mendapatkan gelar akademik doktor, pada saat ini bekerja sebagai pengadministrasi registrasi perkara di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pemohon I memiliki pengalaman di bidang kepaniteraan sebagai Panitera Pengganti ad hoc, dan juga memiliki Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a. Hal ini menjadikan Pemohon I memiliki kesempatan untuk menapaki jenjang karir sebagai Panitera Pengganti (Panitera Pengganti I dan Panitera Pengganti II) di Mahkamah Konstitusi sehingga Pemohon I menjadi pihak yang secara nyata potensial dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai seseorang yang memenuhi kriteria sebagai Panitera Pengganti di Mahkamah Konstitusi, Pemohon I tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Pengganti di Mahkamah Agung; 5. Bahwa Pemohon II saat ini bekerja sebagai Panitera Muda di Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang pada saat diajukannya permohonan a quo telah berusia 61 tahun dengan Pangkat Pembina Utama Muda dan Golongan IV/c. Menurut Pemohon II, berdasarkan pangkat dan golongan jabatan Pemohon memiliki kesempatan menapaki jenjang karir sebagai Panitera sehingga hal ini secara secara potensial Pemohon II dirugikan dengan keberlakuan norma Pasal 7A ayat (1) UU 7/2020 karena sebagai Panitera Muda Mahkamah Konstitusi yang sama-sama lembaga pemegang kekuasaan kehakiman namun tidak mendapatkan usia pensiun yang sama dengan Panitera Muda Mahkamah Agung; 6. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU 3/2009) diatur persyaratan menjadi seorang Panitera yakni untuk dapat diangkat menjadi Panitera Mahkamah Agung seseorang harus berpengalaman sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun sebagai Panitera Muda Mahkamah Agung atau sebagai Ketua atau Wakil Ketua pengadilan tingkat banding; 131 7. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UU 3/2009 diatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Muda di Mahkamah Agung, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 1 tahun sebagai hakim tinggi; 8. Bahwa menurut para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU 3/2009 diatur persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Panitera Pengganti di Mahkamah Agung, harus berpengalaman sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun sebagai hakim pengadilan tingkat pertama; 9. Bahwa menurut para Pemohon, dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (UU 49/2009) diatur usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan Tinggi adalah 67 Tahun, dan usia pensiun bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan t