Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 25 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755, selanjutnya disebut UU 11/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan 26 oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa norma yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang berbunyi sebagai berikut: (1) Syarat untuk dapat diangkat menjadi Jaksa adalah: … f. Sehat jasmani dan rohani 27 2. Bahwa Pemohon mengalami kerugian hak-hak konstitusional berupa tidak adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta tidak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagai akibat berlakunya ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani untuk menjadi seorang Jaksa; 3. Bahwa Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide Bukti P-3], yang baru menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana; 4. Bahwa Pemohon berkeinginan menjadi seorang jaksa, namun keinginan tersebut dikhawatirkan Pemohon tidak dapat diwujudkan karena adanya Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-048/A/J.A/12/2011 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 7 angka 2 huruf c yang menyatakan, “tidak buta warna baik parsial maupun total, tidak cacat fisik, tidak cacat mental termasuk kelainan orientasi seks dan kelainan perilaku (transgender), tidak bertato, tidak bertindik (khusus untuk laki- laki), dan bebas Narkoba serta mempunyai postur badan ideal dengan standar BMI antara 18 – 25 dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat dengan tinggi badan untuk laki-laki minimal 160 (seratus enam puluh) centimeter dan perempuan 155 (seratus lima puluh lima) centimeter”; 5. Bahwa menurut Pemohon adanya pengaturan mengenai syarat menjadi jaksa dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 048/A/J.A/12/2011 yang menentukan tidak buta warna baik parsial maupun total dikarenakan tidak jelasnya norma Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 yang mengatur syarat untuk dapat diangkat sebagai jaksa adalah sehat jasmani dan rohani. Dengan tidak jelasnya norma a quo menurut Pemohon telah melanggar hak konstitusional atas kepastian hukum yang adil dan tidak diskriminatif karena Pemohon menyatakan mengalami buta warna parsial, sehingga tidak akan dapat menjadi jaksa; 6. Bahwa jika Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon dengan menyatakan syarat dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f UU 11/2021 inkonstitusional 28 maka kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. [3.6.1] Bahwa dalam pengujian undang-undang di Mahkamah, Pemohon harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil terkait dengan kedudukan hukum sebagaimana telah diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas. Oleh karena itu, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formil dan materiil tersebut untuk menentukan apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.6.2] Bahwa terkait dengan syarat formil mengenai kualifikasi Pemohon dalam pengujian undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pemohon dalam permohonannya telah mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang baru lulus sebagai sarjana hukum. Untuk membuktikan kualifikasinya, Pemohon telah menyampaikan bukti fotokopi e-KTP [vide Bukti P-3]. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon telah memenuhi syarat formil terkait dengan kualifikasi sebagai perorangan warga negara Indonesia; [3.6.3] Bahwa selanjutnya terk