Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan para Pemohon adalah konstitusionalitas Pasal 172 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959, selanjutnya disebut UU Minerba) sepanjang frasa “...kepada 87 Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...” dan frasa “...dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...” terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa, “...kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun...” dan frasa, “...dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan...” terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 88 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukan Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 89 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian seperti termuat dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon, Mahkamah berpendapat, prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, serta memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan para Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas Pasal 172 UU Minerba sepanjang frasa “kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun” serta frasa “dan sudah mendapatkan surat persetujuan prinsip atau surat izin penyelidikan pendahuluan”, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan hukum pada pokoknya sebagai berikut: • Bahwa frasa a quo benar-benar telah menabrak prinsip rule of law, yaitu tujuan hukum berupa prinsip keadilan, prinsip kepastian, dan ketertiban hukum serta prinsip kemanfaatan dari hukum; • Bahwa adanya frasa a quo menyebabkan segala upaya dan hasil yang telah dicapai para Pemohon, dengan itikad baik, sebagai warga negara yang baik, mengikuti aturan-aturan hukum, dan peraturan perundang-undangan dengan baik telah mengajukan permohonan KK dan PKP2B sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terabaikan, tercampakkan, serta tidak dihormati, dan dianggap tidak ada; • Bahwa adanya frasa a quo tidak memberikan jaminan perlindungan kepastian hukum yang adil terhadap para Pemohon yang telah memperoleh hak atau potensial memperoleh hak yang sah untuk mendapatkan wilayah pertambangan yang telah dimohonkan berdasarkan peraturan yang lama (sekecil apapun hak itu); • Bahwa adanya frasa a quo telah menimbulkan rusaknya iklim investasi, yaitu kekhawatiran para pelaku bisnis khususnya bidang pertambangan mineral dan 90 batubara dengan terus terjadi perubahan kebijakan dan Undang-Undang yang berlaku yang menimbulkan ketidakpastian dan kerugian bagi masyarakat in casu para Pemohon. Hal ini akan berdampak langsung atau tidak langsung terhadap usaha para Pemohon dan bisnis pertambangan pada umumnya serta merugikan iklim usaha dan investasi yang bermanfaat bagi ekonomi rakyat juga ekonomi bangsa dan negara; [3.10] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan (Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-57B), serta mengajukan seorang saksi bernama Achmad Sanusi, S.H., dan seorang ahli bernama Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 22 Februari 2010, keterangan selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara di atas, yang pada pokoknya sebagai berikut: Saksi Achmad Sanusi, S.H. • Bahwa sesuai keterangan saksi, prosedur permohonan Kontrak Karya (KK) dan PKP2B adalah sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1614 Tahun 2004, yaitu: 1. Pemohon mengajukan permohonan pencadangan wilayah pertambangan kepada menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai Keputusan Menteri ESDM Nomor 1603K/40/Men/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan tanggal 24 Desember 2003; 2. Setelah Pemohon mendapatkan persetujuan pencadangan wilayah sebagaimana dimaksud pada butir 1, Pemohon mengajukan permohonan KK/PKP2B kepada dirjen, gubernur, bupati/walikota sesuai kewenangan masing-masing; 3. Pemohon sebagaimana dimaksud pada butir 1 harus menyetor uang jaminan kesungguhan sesuai ketentuan yang berlaku serta memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam lampir