Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat 137 pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- 138 V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh para Pemohon dalam permohonan a quo adalah Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017, yang menyatakan: Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017: “Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.” Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon I menjelaskan kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia (vide bukti P-3), yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilihan umum (Pemilu) dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dan pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, tahun 2014, tahun 2019, dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017. 139 Selain itu, Pemohon I juga menjelaskan sebagai mantan Direktur Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), yang menaruh perhatian guna terwujudnya Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi tidak dapat diwujudkan karena ketentuan Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017 mengenai akhir masa jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota berakhir pada tahun 2023 dan tahun 2024 bersamaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang telah memasuki tahapan krusial, sehingga hampir dapat dipastikan akan mengganggu tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 karena di tengah-tengah pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 harus diselenggarakan seleksi anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan jumlah yang sangat banyak [vide bukti P-6 dan bukti P-8]; 3. Bahwa Pemohon II adalah Yayasan Pusat Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia atau dikenal dengan Centre For Strategic and Indonesia Public Policy (CSIPP), yang menyatakan dirinya sebagai Organisasi Non-Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tumbuh dan berkembang secara swadaya atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kesadaran terwujudnya demokrasi dan demokratisasi di Indonesia [vide bukti P-5]. Pemohon II turut serta melaksanakan kegiatan- kegiatan yang mendorong terwujudnya kebijakan di bidang pemilu agar terwujud pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas [vide bukti P-9]. Bentuk kerugian konstitusional yang dialami Pemohon II adalah dengan AMJ anggota KPU Provinsi dan anggota KPU Kabupaten/Kota bersamaan dengan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, potensial mengganggu terwujudnya pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 yang jujur dan adil sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945; Berdasarkan seluruh uraian para Pemohon dalam menjelaskan perihal kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I yang menjelaskan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak untuk memilih (right to vote) dalam pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024 serta pernah menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu tahun 1999, tahun 2004, tahun 2009, 140 tahun 2014, tahun 2019, dan Pemilukada DKI Jakarta tahun 2017, telah dapat menguraikan secara spesifik hak konstitusionalnya secara faktual atau sekurang- kurangnya potensial dianggap dapat dirugikan oleh berlakunya norma Pasal 10 ayat (9) UU 7/2017. Selain itu, telah tampak pula adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara anggapan kerugian yang dimaksudkan dengan berlakunya norma pasal undang-undang yang dimohonkan pengujian yang apabila permohonan dikabulkan maka anggapan kerugian yang bersifat faktual dan/atau potensial sebagaimana dimaksud oleh Pemohon I tersebut tidak terjadi lagi dan/atau tidak akan terjadi. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-