Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Konawe Selatan Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 30/Kpts/KPU- KAB.027.433563/VII/2010 tentang Penetapan dan Pengesahan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 19 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 81 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil 82 Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 13/Kpts/KPU-KAB.027.433563/IV/2010, bertanggal 17 April 2010, Pemohon adalah peserta Pemilihan Umum Bupati dan Bupati Konawe Selatan Tahun 2010 Nomor Urut 3; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Konawe Selatan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29/Kpts/KPU-KAB.027.433563/VII/2010 tentang Pengesahan dan Penetapan Hasil Perolehan Suara yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemungutan Suara Ulang dalam 83 Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2010, bertanggal 18 Juli 2010; Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Senin, 19 Juli 2010; Selasa, 20 Juli 2010, dan Rabu, 21 Juli 2010; [3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 21 Juli 2010, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 347/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan dalam Pendapat Mahkamah; Pendapat Mahkamah Dalam Eksepsi [3.12] Menimbang bahwa dalam jawabannya, Termohon dan Pihak Terkait, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut: Eksepsi Termohon  Permohonan Pemohon ne bis in idem; dan Eksepsi Pihak Terkait 1. Permohonan Pemohon kabur (obscuur libel); 2. Permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi; [3.13] Menimbang bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan dilaksanakan pada tanggal 8 Mei 2010 dan hasil penghitungan suara menurut Surat Keputusan Nomor 25/kpts/KPUKAB.027.433563/V/2010 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Periode 2010-2015, bertanggal 17 Mei Tahun 2010, menyatakan perolehan suara sebagai berikut: 84  Drs. H. A. Rustam Tamburaka, M.Si. dan Bambang Setiyobudi, SE., M.Si. Suara Sah 25.005 (dua puluh lima ribu lima) atau 17,42 % (tujuh belas koma empat puluh dua persen);  Drs. Imran, M.Si dan Drs. H. Sutoardjo Pondiu, M.Si Suara Sah 63.036 (enam puluh tiga ribu tiga puluh enam) atau 43,91 % (empat puluh tiga koma sembilan puluh