Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 316 huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 115 Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, in casu UU 10/2008 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) beserta Penjelasannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 116 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/ 2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 117 [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon terdiri atas 7 (tujuh) partai politik (Parpol) dalam kedudukannya sebagai badan hukum, yaitu Partai Persatuan Daerah (PPD), Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB), Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK), Partai Patriot Pancasila, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD), Partai Sarikat Indonesia (PSI), dan Partai Merdeka. Ketujuh Parpol tersebut masing-masing telah mendapatkan status sebagai badan hukum dari Departemen Hukum dan HAM, sebagaimana ditunjukkan oleh bukti-bukti yang telah disahkan di persidangan, yaitu Bukti P-10 (PBSD), Bukti P-11 (PPD), Bukti P-12 (Partai Patriot Pancasila), Bukti P-13 (PPIB), Bukti P-14 (PNBK), Bukti P-15 (PSI), dan Bukti P-16 (Partai Merdeka). Dengan demikian, para Pemohon memenuhi kedudukannya sebagai Pemohon Badan Hukum dalam pengujian UU 10/2008 terhadap UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu antara lain yang tercantum dalam: a. Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”; b. Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”; c. Pasal 28I ayat (2), “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”; Menurut para Pemohon, hak konstitusionalnya tersebut di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 yang berbunyi, “Partai Politik Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 dapat mengikuti Pemilu 2009 dengan ketentuan: a. ...; b. ...; c. ...; atau d. memiliki kursi di DPR RI hasil Pemilu 2004; atau….” 118 [3.9] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, meskipun hak-hak konstitusional yang didalilkan oleh para Pemohon tersebut perumusannya dalam UUD 1945 dimulai dengan frasa, “Setiap warga negara” atau “Setiap orang”, tetapi dengan merujuk Putusan Mahkamah Nomor 16/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007, berlaku juga untuk badan hukum; in casu Parpol-parpol yang menjadi para Pemohon dalam permohonan a quo; [3.10] Menimbang, oleh karena pasal a quo mencerminkan pembedaan kedudukan dan perlakuan (unequal treatment), ketidakadilan (injustice), ketidakpastian hukum (legal uncertainty), dan bersifat diskriminatif terhadap Parpol-parpol Peserta Pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 315 UU 10/2008, maka anggapan para Pemohon mengenai adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon sebagai akibat berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut, menurut Mahkamah beralasan dan berdasar hukum. Lagi pula, meskipun sama-sama tidak memenuhi electoral threshold, namun ada Parpol yang hanya karena memiliki minimal 1 (satu) kursi di DPR dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009, sedangkan Parpol lainnya yang tidak memiliki kursi di DPR, meskipun perolehan suaranya dalam Pemilu 2004 lebih banyak dari pada partai yang memiliki satu kursi di DPR, tidak dapat dengan sendirinya mengikuti Pemilu 2009; [3.11] Menimbang bahwa apabila ketentuan Pasal 316 huruf d UU 10/2008 tersebut tidak ada, maka hak konstitusional untuk tidak diperlakukan secara tidak adil tersebut, sebagaimana yang dialami oleh para Pemohon, tidak akan atau tidak lagi terjadi. Ada hubungan kausal antara pembedaan kedudukan dan perlakuan, ketidakpastian hukum, dan ketidakadilan yang diderita oleh para Pemohon dengan berlakunya Pasal 316 huruf d UU 10/2008; [3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah, para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sehingga lebih lanjut pokok permohonan harus dipertimbangkan; 119 Pokok Permohonan [3.13] Menimbang bahwa dalam pokok permohonannya, para Pemohon memohon kepada Mahkamah agar Pasal 316 huruf d UU 10/2008 dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan pula untuk tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan alasan: a. Bahwa menurut para Pemohon, Pasal 316 huruf d UU 10/2008 bertentangan denga