Permohonan Keberatan Atas Penetapan Walikota/Wakil Walikota Terpilih Kota Tebing Tinggi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah tersebut, empat Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Akil Mochtar, Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva, Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati, dan Hakim Konstitusi Harjono, memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Bahwa pada dasarnya baik menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan 96 umum”, yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”, juncto Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”; Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan, “Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”, dan di dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) menentukan bahwa, “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” Dengan demikian jelas bahwa menurut ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang terkait, Mahkamah hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus “perselisihan hasil pemilihan umum” yang oleh pembentuk Undang-Undang dijabarkan sebagai keberatan mengenai hasil penghitungan suara. Lebih khusus lagi terkait dengan Pemilukada, dasar yang dijadikan acuan oleh Mahkamah adalah Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 huruf b serta Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang menyatakan: UU 32/2004 Pasal 106: “(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ...; 97 (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.” PMK 15/2008 Pasal 4 huruf b “Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.” PMK 15/2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 “Permohonan sekurang-kurangnya memuat: a. .... b. uraian yang jelas mengenai: 1. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 2. permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; 3. permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.” Hal tersebut dikarenakan dalam pemilihan umum terdapat tiga hal yang dapat menjadi masalah yaitu, administrasi, pidana pemilu, dan sengketa hasil, yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh Bawaslu dan Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta Panwaslu Kecamatan; untuk pelanggaran pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kepolisian dan kejaksaan atau yang dikenal dengan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), dan untuk sengketa penghitungan hasil dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi (sebelumnya oleh Mahkamah Agung). Syarat Formal Permohonan Bahwa Pemohon di dalam permohonannya baik dalam perihal maupun dalam posita serta bukti mengajukan keberatan terhadap Berita Acara Nomor 270- 372/KPU-TT/V/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Walikota Dan Wakil Walikota Tebing Tinggi Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2010, tanggal 16 Mei 2010. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 huruf b 98 PMK 15/2008, permohonan Pemohon error in objecto, karena hal yang dimohonkan bukan hasil perolehan suara dari seluruh peserta pasangan calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi, sehingga seharusnya permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Pokok Permohonan Bahwa terkait dengan perkara a quo, Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) selaku peserta pasangan calon dalam Pemilukada Kota Tebing Tinggi telah mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh Undang-Undang, baik pada saat pendaftaran bakal calon, persyaratan bakal calon, kampanye, dan pencoblosan dimana dalam Peraturan KPU Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telah ditentukan alokasi waktunya. Sehubungan dengan itu, pada waktu verifikasi administrasi dan faktual, tidak ada satu pun keberatan dari pihak manapun terkait dengan pencalonan Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) menjadi Calon Walikota Kota Tebing Tinggi kecuali adanya surat permintaan klarifikasi dari sebuah LSM Brata Jaya Corruption Watch (vide Bukti P-10.1 dan Saksi Taufik Pardamean) yang menurut Komisi Pemilihan Umum Kota Tebing Tinggi dan Panwaslu Kota Tebing Tinggi tidak menerima surat itu, sehingga dianggap tidak ada keberatan, namun ketika Pihak Terkait mendapat suara terbanyak atau menjadi calon terpilih untuk putaran kedua hal tersebut dipermasalahkan. Benar bahwa Mahkamah sesuai Pasal 45 ayat (1) UU 24/2003 menyatakan Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim, namun tidak dengan mengenyampingkan yang menjadi kewenangan lembaga lain untuk menyelesaikannya, karena jika demikian maka Mahkamah justru mengabaikan UUD 1945 yang menjadi dasar utama dalam memberikan putusan selain bukti dan keyakinan hakim, yang pada akhirnya Mahkamah Konstitusi akan menjadi pengadilan Pemilu atau pengadilan administrasi/syarat, sehingga akan keluar dari koridor UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang ada di bawahnya. Bahwa benar Mahkamah telah memutus terkait adanya pasangan calon yang tersangkut pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 huruf f UU 32/2004 99 (vide Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008), namun hal tersebut tidak dapat dipersamakan, karena Pihak Terkait (H.M. Syafri Chap) tidak terbukti secara sengaja menyembunyikan identitas pernah dijatuhi pidana bersyarat, berbeda halnya dengan Pasangan Calon dalam Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008 yang menyembunyikan identitasnya. Oleh karenanya adalah tidak tepat jika mempersamakan dengan Putusan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008. Dalam kasus a quo Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) tidak melakukan kesalahan karena Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi semua syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, yaitu sesuai dengan formulir resmi yang dikeluarkan yakni Formulir BB 8-KWK. Fakta hukum menunjukkan bahwa kesalahan dalam formulir tersebut telah dilakukan oleh KPU karena telah membuat formulir yang isinya, “... tidak sedang menjalani pidana penjara ...”, padahal seharusnya berisi, “... tidak pernah dijatuhi pidana penjara...” sesuai dengan ketentuan Pasal 58 huruf f UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 9 ayat (1) huruf f Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. Memang, terdapat prinsip hukum bahwa seseorang tidak boleh dirugikan oleh kesalahan orang lain, dan seseorang juga tidak boleh mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain, namun Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) tidak pernah mengambil keuntungan dari kesalahan orang lain. Hal tersebut bukanlah merupakan kesalahan atau kelalaian dari Pihak Terkait, karena Pihak Terkait (in casu H.M. Syafri Chap) sebagai pasangan calon Walikota terpilih telah mengikuti seluruh prosedur yang berlaku sesuai yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan. Bahwa ketika di persidangan dan sesuai bukti-bukti yang diajukan kepada Mahkamah, terbukti bahwa Pemohon maupun pasangan calon lainnya serta masyarakat tidak pernah mengajukan keberatan terkait dengan syarat pasangan calon pada masa sanggah 14 (empat belas) hari mengenai permasalahan prosedur administratif, sehingga masalah yang sejak awal tidak dipermasalahkan bukanlah menjadi keuntungan bagi Pihak Terkait, karena Pihak terkait telah mengikuti prosedur yang ditetapkan dan sejak awal telah mengakui bahwa dirinya memang sedang dalam masa percobaan hukuman pidana dan hal tersebut juga telah diberi keterangan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli. Bahwa adalah mencederai rasa keadilan apabila akibat kesalahan Formulir BB 8- KWK yang dibuat oleh KPU ditimpakan akibatnya kepada Pihak Terkait, karena 100 tidak terbukti ada kesalahan Pihak Terkait mengenai persyaratan tersebut. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut pendapat kami, adalah memenuhi rasa keadilan dan lebih bijaksana serta memberikan manfaat apabila Mahkamah menolak permohonan Pemohon, dan memberikan perintah atau pesan kepada KPU untuk merevisi Peraturan KPU Nomor 68 Tahun 2009 khususnya Formulir BB 8-KWK dengan memperhatikan Pasal 58 huruf f UU32/2004 dan Putusan Mahkamah Konstitusi 4/PUU-VII/2009, tanggal 24 Maret 2009. PANITERA PENGGANTI ttd. Cholidin Nasir