Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan yang diajukan a quo adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu norma Pasal 433 ayat (1), dan ayat (3) serta Pasal 434 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842, selanjutnya disebut UU 1/2023) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau 36 kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 37 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) serta frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] dengan rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 433 ayat (1) dan ayat (3) UU 1/2023 “(1) Setiap Orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (2) … (3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipidana jika dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri” Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 “Pembuktian kebenaran tuduhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan dalam hal: a. hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran tuduhan tersebut guna mempertimbangkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri; atau b. Pejabat dituduh melakukan suatu hal dalam menjalankan tugas jabatannya.” 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional berupa hak untuk menyatakan pikiran dan mengemukakan pendapat, hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa aktif di Universitas Terbuka (vide Bukti P-3 dan Bukti P-4); 38 4. Bahwa berlakunya norma Pasal 433 ayat (1) UU 1/2023 khususnya frasa “orang lain” merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak dirumuskan dengan jelas serta membatasi secara normatif sehingga membuka ruang penafsiran yang luas, subjektif dan dalam praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan tindakan sewenang-wenang. Hal ini dimungkinkan dengan memperluas frasa “orang lain” yang menjadi objek pencemaran nama baik sehingga tidak hanya meliputi individual, melainkan juga korporasi, kelompok orang, atau bahkan lembaga pemerintahan. Kondisi demikian tentunya mengancam hak atas kebebasan berekspresi Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28E ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945; 5. Bahwa frasa “untuk kepentingan umum atau terpaksa membela diri" dalam norma Pasal 433 ayat (3) UU 1/2023 menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak memberikan definisi yang tegas dan parameter yang jelas mengenai maksud “kepentingan umum” dan “terpaksa membela diri”. Kondisi tersebut berpengaruh bagi Pemohon selaku mahasiswa yang memiliki kewajiban akademis untuk mengkritisi kebijakan publik dan melakukan kontrol sosial. Dalam hal ini, Pemohon tidak dapat memastikan kegiatan yang dilakukan tersebut akan termasuk dalam kategori “kepentingan umum” atau justru dikategorikan sebagai pencemaran nama baik oleh penegak hukum. Walaupun norma a quo merupakan norma yang bersifat melindungi namun pada praktiknya Pemohon dapat menghadapi proses hukum pidana, sehingga Pemohon kehilangan hak konstitusional untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; 6. Bahwa frasa “hakim memandang perlu” dalam norma Pasal 434 ayat (2) UU 1/2023 [sic!] merugikan hak konstitusional Pemohon karena tidak ada jaminan untuk membuktikan kebenaran tuduhan. Hal ini bergantung pada penilaian hakim walaupun tindakan berekspresi tersebut dilakukan secara jujur, objektif dan untuk kepentingan umum. Pemohon dalam hal ini tetap berpotensi dipidana tanpa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri; 7. Bahwa norma pasal a quo tidak memberikan jaminan kepastian hukum dan menghalangi hak Pemohon untuk menyataka