Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU ASN) terhadap UUD NRI Tahun 1945, sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok 10 permohonan Pemohon pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sistematika permohonan Pemohon, menentukan prioritas permohonan Pemohon sesuai dengan kewenangan Mahkamah, memperjelas kedudukan hukum Pemohon dan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon, memperkuat alasan-alasan permohonan (posita) maupun memperjelas hal-hal yang dimohonkan (petitum) agar sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021 karena secara keseluruhan dalam permohonan Pemohon terdapat pertentangan antara apa yang dimohonkan oleh Pemohon dalam Petitum dengan alasan-alasan permohonan serta kerugian konstitusional yang didalilkan dalam bagian Posita permohonan [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 8 dan hlm. 11-18]. Namun demikian, terhadap saran dan nasihat yang disampaikan Mahkamah dalam sidang Pendahuluan, Pemohon tidak menyampaikan perbaikan permohonan dan tidak pula hadir dalam persidangan perbaikan permohonan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 21 April 2025, pukul 09.30 WIB, sekalipun Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan norma Pasal 46 ayat (4) PMK 2/2021, Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan Pemohon bertanggal 11 Februari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 12 Februari 2025. [3.3.2] Bahwa selanjutnya, Mahkamah akan menilai keterpenuhan syarat formal permohonan Pemohon terutama berkenaan dengan kesesuaian antara posita dan petitum, berdasarkan ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021, sebagai berikut: “Mahkamah dapat menyatakan Permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil Permohonan dalam posita dan petitum; b. dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya; c. adanya permintaan Pemohon dalam petitum yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan tidak memberikan pilihan alternatif”; Bahwa setelah mempelajari dengan saksama permohonan Pemohon a quo, rumusan petitum Pemohon dalam permohonannya sebagai berikut. 2. Menyatakan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 20 Tahun 2023 bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 11 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 3. “Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 Bertentangan Dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Di wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 bertentangan dengan Pasal 1 UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis serta bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, telah ternyata permohonan Pemohon belum disusun sesuai dengan format permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dan huruf b PMK 2/2021. Selanjutnya, setelah Mahkamah mencermati secara saksama ihwal permohonan a quo, in casu pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) dan hal-hal yang dimohonkan (petitum), Mahkamah mendapatkan fakta hukum bahwa pada bagian posita, Pemohon mendalilkan perihal batas usia Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) S1 umum yang disamakan dengan CPNS tamatan SMU/SMK yaitu maksimal 35 tahun serta perihal batas usia penerimaan CPNS khusus daerah Papua yaitu kebutuhan Orang Asli Papua (OAP) khususnya di daerah pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya yaitu paling tinggi 48 tahun yang dibedakan dengan batas usia CPNS di luar Orang Asli Papua, yaitu paling tinggi 35 tahun sehingga menurut Pemohon pengaturan tersebut di atas tidak adil dan menimbulkan kecemburuan serta diskriminasi dan bertentangan dengan Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Meskipun demikian, Pemohon menyusun dalil a quo dan membangun argumentasi hukumnya berdasar pada pengaturan yang terdapat dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Wilayah Papua Tahun Anggaran 2024 (Kepmenpan-RB 350/2024) dan bukan mendasarkan pada pengaturan dalam UU ASN. Selain itu, Pemohon sama sekali tidak memberikan 12 alasan-alasan permohonan yang terkait dengan materi muatan yang terdapat dalam UU ASN maupun tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas dan memadai untuk dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan adanya pertentangan antara norma dalam UU ASN dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945. Terlebih, Pemohon juga tidak memberikan penjelasan yang cukup terkait dengan kerugian hak konstitusional yang dialami ataupun potensial akan dialami Pemohon dengan berlakunya UU ASN [vide risalah sidang tanggal 10 Maret 2025, hlm. 7] sehingga menurut Mahkamah, terhadap permohonan a quo, Mahkamah belum menemukan alasan untuk menilai persoalan konstitusionalitas norma yang dimohonkan pengujian. [3.3.3] Bahwa selain fakta hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati dan membaca petitum permohonan Pemohon, telah ternyata dalam rumusan petitum, in casu petitum angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan UU ASN secara keseluruhan tanpa menyebutkan bagian materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian UU ASN mana yang dimohonkan pembatalannya oleh Pemohon. Dalam hal ini, bukan berarti tidak dibenarkan untuk memohon pembatalan secara keseluruhan suatu undang-undang. Hal demik