Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap Putusan a quo, terdapat pendapat berbeda (dissenting opinion) dari satu orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah yang menyatakan sebagai berikut: Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Serta dengan mempertimbangkan asas ex aequo et bono sehingga dalam kaitannya dengan Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, berkenaan dengan Permohonan Pengujian norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), saya Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya Mahkamah dapat mengabulkan sebagian permohonan para Pemohon (gegrond wordt verklaard). Adapun argumentasi hukum untuk mengabulkan permohonan a quo sebagai berikut: 1. Para Pemohon menguji ketentuan norma Pasal 7 ayat (2) huruf s Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menegaskan "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan”; 2. Ketentuan norma Pasal a quo mengakibatkan para Pemohon mengalami kerugian konstitusional akibat potensi kehilangan mandat dari anggota DPR, DPRD, atau DPD (anggota legislatif) yang ternyata tidak memiliki komitmen menjalankan amanah rakyat karena norma Pasal a quo memungkinkan calon 50 anggota legislatif yang terpilih pada Pemilihan Legislatif 2024 (Pemilu Legislatif 2024) dapat pula ikut berkontestasi dalam Pemilihan Kepala Daerah 2024 (Pilkada 2024) menjadi calon kepala daerah. 3. Menurut para Pemohon, apabila calon anggota legislatif terpilih mengikuti Pilkada 2024, maka sangat jelas intensi dan kehendak yang bersangkutan akan mengundurkan diri pasca dilantik menjadi anggota legislatif pada Oktober 2024. Namun apabila yang bersangkutan mengikuti Pilkada 2024 padahal sudah mengikuti Pemilu Legislatif 2024, maka akan menimbulkan kesan bahwa pemilu legislatif 2024 hanya dijadikan sebagai terminal atau batu loncatan dan arena untuk mengamankan posisi dalam menduduki jabatan di lembaga legislatif bilamana targetnya menjadi kepala daerah tidak terwujud. Ini berarti bahwa mandat yang diberikan oleh para Pemilih pada Pemilu Legislatif 2024 akan terbuang sia-sia dan calon anggota DPR, DPRD, dan DPD terpilih terkesan “mempermainkan” mandat rakyat yang memilihnya pada Pemilu sebagai prosesi sakral dari negara demokrasi konstitusional. Ihwal tersebut jelas bertentangan dengan esensi dasar Pemilu untuk melaksanakan amanah rakyat sebab amanah sebagai anggota DPR, DPRD, atau DPD seolah menjadi ajang uji coba, cadangan atau pilihan kedua jika yang bersangkutan tidak terpilih pada Pilkada 2024. 4. Menurut para Pemohon, apabila norma Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 mencakup juga calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih, maka pihak yang akan menjadi peserta Pemilu Legislatif atau Pilkada akan berpikir-pikir kembali mempertimbangkan hendak memilih arena kompetisi dalam pemilu legislatif ataukah pemilihan kepala daerah. Jika demikian, maka tentunya dapat melahirkan calon anggota DPR, DPRD, atau DPD yang memiliki komitmen tinggi menjalankan mandat dan amanah rakyat sesuai dengan arena pemilihannya. Kalaupun calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih tetap akan mengikuti Pilkada 2024, maka yang bersangkutan hendaknya mundur terlebih dahulu dan tidak menyandang status calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih pada hari penetapan pasangan calon kepala daerah, sehingga akan tercipta Pilkada yang fair dan mencegah potensi membingungkan pemilih yang memilihnya dalam Pemilu legislatif yang diikutinya; 51 5. Apabila ditelusuri legal histrosinya, saya menemukan fakta bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016 sejatinya merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang diucapkan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Juli 2015. Dalam Putusan a quo, Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dengan menyatakan Pasal 7 huruf s Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Menjadi Undang-Undang sepanjang frasa “memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”; 6. Pembentuk undang-undang menindaklanjuti putusan a quo dalam Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016. Meskipun demikian, pada saat dirumuskan sepertinya pembentuk undang-undang belum mempertimbangkan pelaksanaan pemilu legislatif dan pilkada yang dilaksanakan secara serentak pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang merumuskan Pasal a quo yang secara expressis verbis hanya mengatur anggota legislatif aktif dan belum mengatur dalam kondisi bahwa di masa depan akan terdapat calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik namun hendak mengikuti pilkada pada tahun yang sama. Sehingga dengan adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, menurut saya terdapat celah hukum (loopholes) yang dalam batas penalaran yang wajar dapat dimanfaatkan oleh calon anggota legislatif terpilih namun belum dilantik untuk dapat ikut serta mencalonkan diri menjadi calon kepala daerah dalam pilkada 2024 tanpa harus mundur sebagai calon anggota legislatif terpilih; 52 7. Dengan adanya penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024, secara normatif celah hukum (loopholes) tersebut semakin tinggi potensinya terutama jika melihat tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada sebagai berikut: Pemilu Legislatif 2024 (PKPU 3/2022) Pilkada 2024 (PKPU 2/2024) Pemungutan Suara 14 februari 2024 Pengumuman Pendaftaran pasangan Calon 24 – 26 Agustus 2024 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara 15 Februari – 20 Maret 2024 Pendaftaran pasangan Calon 27 – 29 agustus 2024 Pengucapan Sumpah/Janji DPRD Prov/Kab/Kota (disesuaikan dengan akhir masa jabtan masing-masing) DPR dan DPD (1 Oktober 2024) Penelitian Persyaratan Calon 27 Agustus – 21 September 2024 Penetapan Pasangan Calon 22 September 2024 Pelaksanaan Kampanye 25 September – 23 November 2024 Pelaksanaan Pemungutan Suara 27 November 2024 Jika melihat lini masa tahapan penyelenggaraan pemilu legislatif dan pilkada 2024 diatas, nampak jelas adanya titik singgung (tangere) tahapan antara penetapan pasangan calon kepala daerah pada tanggal 22 September 2024 dengan pengucapan sumpah atau janji anggota legislatif pada tanggal 1 Oktober 2024. Menurut saya, titik singgung (tangere) tahapan tersebut akan menciptakan dua kondisi dilematis sebagai berikut: a. anggota legislatif aktif yang terpilih kembali dan menyandang status calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu legislatif 2024 namun belum dilantik dapat maju dalam kontestasi pilkada 2024. Pada kondisi ini, sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf s UU 10/2016, anggota legislatif aktif harus mundur dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan kepala daerah tanggal 22 September 2024, namun demikian dirinya masih menyandang status sebagai calon anggota legislatif terpilih yang belum dilantik pada 1 Oktober 2024. Pasal 53 a quo secara normatif hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif aktif, sehingga akan muncul pertanyaan apakah dalam situasi demikian maka yang bersangkutan ketika sudah dilantik menjadi anggota legislatif 2024 harus mundur dari jabatannya sebagai anggota legislatif untuk kedua kalinya. Ataukah dia tetap berhak menyandang status sebagai anggota legislatif karena pada saat dilantik menjadi anggota legislatif 2024 dirinya sudah melewati tahapan penetapan pasangan calon kepala daerah. Terhadap pertanyaan ini, saya memiliki keyakinan bahwa demi menjaga koherensi yang konstruktif dalam penyelenggaraan ketatanegaraan, maka seharusnya yang bersangkutan menanggalkan statusnya baik sebagai anggota legislatif aktif maupun calon anggota legislatif terpilih secara bersamaan pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. b. calon anggota legislatif terpilih hasil pemilu legislatif 2024 namun belum dilantik dapat maju dalam kontestasi pilkada 2024. Terhadap kondisi ini, sekali lagi, Pasal a quo secara normatif hanya mengatur kewajiban mundur bagi anggota legislatif aktif. Sedangkan penetapan sebagai pasangan calon kepala daerah sudah ditetapkan terlebih dahulu sebelum adanya pelantikan sebagai anggota legislatif. Sehingga pertanyaan hukumnya adalah, apakah yang bersangkutan harus tetap mengundurkan diri? Terhadap hal ini, saya berkeyakinan seharusnya calon pasangan kepala daerah dimaksud harus menanggalkan statusnya sebagai calon anggota legislatif terpilih. Terlebih, jabatan kepala daerah yang dapat diraih melalui pemilu (elected official) seyogianya tidak dilakukan secara spekulatif, kedua jabatan tersebut merupakan jabatan terhormat. Dalam konteks ini, calon yang bersangkutan telah memiliki niat (intensi) untuk tidak menghiraukan suara pemilih yang telah memilihnya untuk menjadi calon anggota legislatif, dan lebih mengikuti hasrat kekuasaan untuk menjadi kepala daerah. Meskipun meraih jabatan kepala daerah bagi sosok yang akan atau sebelumnya calon/mantan anggotan legislatif adalah sah-sah saja dalam perspektif hak konstitusional warga negara, namun hal tersebut 54 tidak serta merta dapat digunakan sebagai dalih untuk membenarkan tidak mundur terlebih dahulu sebagai calon anggota legislatif terpilih. Sehingga, pengunduran diri menjadi anggota legislatif setelah dilantik pada tanggal 1 Oktober 2024 dapat diantisipasi sejak dirinya ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah. Hal tersebut penting dilakukan, semata-mata untuk menghormati prinsip pelepasan hak karena mengutamakan pilihan yang lain dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara secara adil dan akuntabel. 8. Apabila calon anggota legislatif terpilih tidak menanggalkan statusnya ketika hendak mengikuti pilkada 2024, maka dapat menciptakan unfairness dalam kompetisi pemilu dan pilkada 2024 serta dalam batas penalaran yang wajar berpotensi menjadikan pemilu sebagai “arena untuk mengamankan posisi dan jabatan”, dimana ketika seseorang yang tidak terpilih dalam pilkada 2024 maka dia tetap dapat menjadi anggota legislatif, sebaliknya jika dirinya terpilih menjadi kepala daerah, dia hanya perlu menanggalkan statusnya sebagai anggota legislatif. Hal ini tentu dapat dipandang sebagai tindakan yang mencederai mandat dan amanah rakyat, serta mempermainkan suara rakyat khususnya dalam pemilu 2024. Padahal, sebagaimana telah didengung- dengungkan bahwa suara rakyat adalah suarat tuhan atau vox populi, vox dei, sehingga ketika seseorang mempermainkan suara rakyat, maka pada dasarnya dia juga sedang mempermainkan suara tuhan; 9. Dalam konteks pemilu, menurut saya, prinsip fairness dalam suatu Pemilu tidak hanya dimaknai sebagai hak bagi pihak yang akan dipilih, akan tetapi, pemilih seperti para Pemohon dan rakyat pada umumnya juga harus merasakan prinsip tersebut. Terhadap hal ini, Mahkamah dalam Putusan 45/PUU-XV/2017 dan 22/PUU-XVIII/2020 pernah menegaskan bahwa Pemilih yang telah memilih para anggota legislatif untuk menjadi wakilnya telah menerima tanggung jawab dan amanah sebagai anggota DPR dan DPRD, sehingga ketika anggota DPR dan DPRD yang terpilih dan duduk sebagai anggota dewan yang secara pribadi kemudian memilih untuk menjadi kepala daerah maka secara sadar telah melepaskan tanggung jawab dan amanah sebagai anggota dewan untuk kemudian memilih mencalonkan diri sebagai kepala daerah yang berarti memiliki tanggung jawab dan amanah yang secara 55 hukum mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda meskipun merupakan rumpun yang sama. 10. Kendatipun ada anggapan bahwa calon legislatif terpilih yang belum dilantik secara de jure dan secara de facto belum memiliki hak, kewajiban, dan tanggungjawab sebagai anggota legislatif, namun sejatinya mereka sudah menjadi anggota legislatif berdasarkan pilihan rakyat dan jika tidak ada aral tinggal menunggu waktu pelantikan. Bahkan, Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, yang notabene menjadikan seorang calon legislatif menyandang status “calon legislatif terpilih” menjadi objek yang dapat dipersengketakan dalam sengketa hasil pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi. Artinya, calon anggota legislatif terpilih pada dasarnya telah sadar akan kemungkinan bahwa dirinya sudah selangkah menjadi anggota legislatif, namun hanya saja belum dilantik. Terlebih, permasalahan a quo bukan tidak dapat begitu saja diserahkan kepada pembentuk undang-undang dengan alasan open legal policy, sebab menurut saya, isu yang dibawa oleh para Pemohon terdapat isu terkait ketidakadilan yg intolerabel. Dalam batas penalaran yang wajar, anggota yang defenitif saja diminta mundur, apalagi yang baru akan definitif karena sudah mengemban amanah rakyat berdasarkan hasil penetapan rekapitulasi KPU meskipun belum resmi dilantik. Terlebih lagi, keberadaan Pasal a quo memang belum mengatur dan memprediksi adanya calon anggota legislatif terpilih yang hendak maju berkontestasi dalam pilkada 2024. Ceteris paribus, kondisi demikian berpotensi terjadi pada pemilu-pemilu berikutnya. Dalam postulat latin dikenal quod per recordum probatum, non debet esse negatum atau sesuatu yang telah terbukti dengan tertulis, tidak bisa dibantah lagi. Artinya, Pasal a quo memang hanya diperuntukan bagi anggota legislatif aktif bukan bagi calon anggota legislatif