Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; 19 Kedudukan Hukum [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 20 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf-paragraf di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon dalam permohonan a quo yang menjelaskan sebagai berikut: 1. Para Pemohon menjelaskan dalam uraian kedudukan hukumnya sebagai orang-perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pembayar pajak (tax payer). Para Pemohon merasa dirugikan dengan adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP karena mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum kepada para pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka dalam hal apakah pemberian berkas perkara terhadap tersangka merupakan hak yang didasarkan atas permintaan terlebih dahulu atau kewajiban bagi penuntut umum. 2. Menurut para Pemohon, ketentuan Pasal 143 ayat (4) beserta Penjelasan Pasal 143 KUHAP yang mewajibkan penuntut umum untuk memberikan berkas perkara kepada tersangka atau kuasanya atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri sangat berpotensi mengakibatkan berkas perkara yang secara ekonomis bersumber dari keuangan negara atau pajak masyarakat tersebut menjadi sia-sia atau terbuang percuma apabila tersangka tidak mau menggunakannya, sehingga dapat dipastikan merugikan para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer). 21 3. Menurut para Pemohon, adanya antinomi antara Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP dengan Pasal 72 dan Penjelasan Pasal 72 KUHAP, serta adanya berkas perkara yang anggarannya berasal dari pajak masyarakat terbuang percuma sehingga dapat dipastikan mengakibatkan para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang sewaktu-waktu berpotensi menjadi tersangka atau kuasa tersangka, serta sebagai pembayar pajak (tax payer) mengalami kerugian hak-hak konstitusional, yakni ketidakpastian hukum. Selain itu, keuangan negara untuk anggaran berkas perkara yang sebagian bersumber dari pajak para Pemohon sebagai pembayar pajak (tax payer) menjadi terbuang percuma dengan keberlakuan Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP, dan oleh karenanya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan setiap warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil. [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada Paragraf [3.5] dikaitkan dengan Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, menurut Mahkamah, Pasal 72, Penjelasan Pasal 72, Pasal 143 ayat (4), dan Penjelasan Pasal 143 KUHAP pada pokoknya mengatur mengenai hak tersangka untuk mendapatkan turunan berita acara pemeriksaan dan kewajiban penuntut umum berkaitan dengan pemberian atau penyerahan berkas turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan kepada tersangka atau kuasanya. Para Pemohon mengaitkan hak tersebut dengan uraian kedudukan hukum para Pemohon, yaitu sebagai warga negara yang menurut para Pemohon berpotensi sewaktu-waktu dijadikan tersangka. Norma tersebut pada prinsipnya telah menegaskan bahwa tersangka memang memiliki hak atas salinan berkas berita acara pemeriksaan atas permintaan (Pasal 72 KUHAP) dan turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan (Pasal 143 ayat (4) KUHAP). Berdasarkan norma a quo apabila dikaitkan dengan hak seorang tersangka, maka sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang signifikan terhadap hak tersangka tersebut apabila penyerahan tersebut harus berdasarkan permintaan atau tidak berdasarkan permintaan, karena diartikan atas permintaan atau tidak atas permintaan sesungguhnya tidak mengurangi atau menghilangkan hak konstitusional tersangka terhadap salinan berkas sebagaimana dimaksud norma a quo. Dengan 22 kata lain tidak ada kerugian konstitusional yang dapat ditimbulkan oleh norma a quo terhadap seorang tersangka, walaupun norma Pasal 72 menentukan adanya syarat permintaan dari tersangka dan Pasal 143 ayat (4) tidak menentukan syarat yang demikian. Dalam hal ini sifat kepastian hukum terhadap kewajiban untuk memenuhi hak tersangka tersebut telah terpenuhi melalui kedua norma ini. Selain itu menurut Mahkamah, argumentasi para Pemohon yang menempatkan diri sebagai warga negara yang sewaktu-waktu dapat ditetapkan sebagai tersangka adalah argumentasi yang terlalu luas karena para Pemohon tidak secara spesifik mengaitkan dengan kerugian aktual yang telah atau pe