Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria terhadap UUD 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, 46 selanjutnya disebut UUPA) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 47 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 23 ayat (1) Hak milik, demikian pula setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain harus didaftarkan menurut ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 19 Pasal 23 ayat (2) Pendaftaran termaksud dalam ayat (1) merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya peralihan dan pembebanan hak tersebut 2. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat serta merupakan nasabah debitur dari salah satu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dengan perjanjian pembiayaan Al Murabahah. Pemohon menjelaskan dirinya memiliki hak-hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28H ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 dan beranggapan bahwa hak-hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya norma yang dimohonkan pengujian; 3. Bahwa Pemohon mengajukan fasilitas pembiayaan ke bank syariah berdasarkan Akad Murabahah (vide bukti P-5) yang sesuai dengan keyakinan agama yang dianutnya. Selanjutnya, Pemohon merasa bahwa kewajiban pendaftaran 48 terhadap peralihan hak milik atas tanah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA menghambat akses Pemohon untuk mendapatkan layanan perbankan syariah yang mudah dan aman, hal ini disebabkan karena perbankan syariah memiliki karakteristik khusus yang mensyaratkan banyaknya peralihan underlying asset sebagai dasar transaksi, sehingga jika ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA diterapkan secara letterlijk dalam transaksi perbankan syariah akan menyebabkan proses yang panjang, lama, dan berbiaya tinggi yang akhirnya akan dibebankan kepada Pemohon sebagai nasabah; 4. Bahwa pengaturan terkait dengan perbankan syariah diatur oleh tiga lembaga yang berbeda yaitu oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Menurut Pemohon, OJK dalam Buku Standart Produk Murabahah (vide Bukti P-10) menyatakan bahwa peralihan barang kepada bank cukup dilakukan dengan qabdh hukmi yaitu tidak diharuskan pendaftaran secara legal administrasi. Namun, Pemohon merasa tidak mendapatkan kepastian hukum terkait dengan keabsahan transaksi di perbankan syariah terhadap objek tanah karena peraturan yang dikeluarkan oleh OJK tersebut tidak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA yang mengatur keharusan pendaftaran bagi hak milik atas tanah dan setiap peralihan, hapusnya dan pembebanannya dengan hak-hak lain berdasarkan asas lex superior derogate legi inferiori, sehingga hal tersebut berdampak pada sulitnya Pemohon mendapatkan akses modal yang sesuai dengan keyakinan agama Pemohon; Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang dimilikinya dan juga anggapan kerugian yang bersifat spesifik dan aktual akibat dari berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian yaitu penafsiran secara gramatikal ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA tanpa adanya pengecualian terhadap transaksi dalam perbankan syariah. Oleh karena itu, tanpa bermaksud menilai kasus konkret yang dialami Pemohon dan terlepas dari terbukti atau tidaknya persoalan konstitusionalitas norma yang didalilkan Pemohon, menurut Mahkamah, Pemohon 49 memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam Permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo, selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) UUPA, Pemohon me