Pengujian Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusional Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 Undang–Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 296, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5605, selanjutnya disebut UU 34/2014), yang menyatakan: 1. Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5): (1) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diperoleh dari Jemaah Haji. Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 84 (2) Setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH. (3) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus terdiri atas setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus beserta nilai manfaatnya. (4) Saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus tidak dapat diambil oleh Jemaah Haji. (5) Pengambilan saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan apabila Jemaah Haji membatalkan porsinya, baik karena meninggal dunia maupun alasan lain yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji. 2. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) (1) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diperoleh dari hasil pengembangan Keuangan Haji. (2) Nilai manfaat Keuangan Haji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan pada Kas Haji. 3. Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) (1) Pengeluaran operasional BPKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: belanja pegawai; dan belanja operasional kantor. (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip rasional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. (3) Besaran pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan persentase dari nilai manfaat Keuangan Haji. 4. Pasal 50: BPKH dalam pengelolaan keuangan haji menggunakan satuan hitung mata uang rupiah. terhadap Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu UU 34/2014 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 85 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband)antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; Untuk mendapatkan salinan resmi, hubungi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jl. Merdeka Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id 86 [3.5] Menimbang bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon jamaah haji yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 6 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), serta Pasal 50 UU 34/2014, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: - Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut di atas telah mengambil alih setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan tambahan nilai manfaat dari setoran awal BPIH ke rekening Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), hal tersebut merupakan satu bentuk pengambilalihan paksa secara sewenang- wenang hak milik calon jemaah haji dan tidak menjamin adanya kepastian hukum yang adil karena dapat dimaknai setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi para Pemohon yang semestinya harus dilindungi dan tidak boleh diambil oleh siapapun; - Bahwa para Pemohon tidak memperoleh kepastian hukum yang adil dan tidak memperoleh perlindungan atas harta yang dimilikinya, karena setoran awal BPIH merupakan hak milik pribadi calon jamaah haji, maka seharusnya calon jamaah haji berhak mengambil dana setoran awal dari Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH) tanpa syarat apapun dan kapanpun calon jamaah haji daftar tunggu menghendaki; - Bahwa dengan berlakunya pasal tersebut di atas setoran awal BPIH digunakan untuk gaji pegawai dan operasional kantor BPKH, seharusnya hal tersebut tidak boleh, karena nilai setoran awal BPIH harus dikembalikan ke rekening calon jamaah haji; - Bahwa pengelolaan keuangan h