Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UU 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara, adalah untuk menguji ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LNRI Tahun 1975 Nomor 12, TLNRI Nomor 3050, selanjutnya disebut UU Perkawinan). Ketentuan-ketentuan tersebut pada pokoknya mengatur tentang asas perkawinan monogami, alasan dan syarat-syarat poligami, izin isteri dan pengadilan, dan apabila tidak ada izin tersebut dapat diajukan pencegahan atau pembatalan perkawinan, yang menurut Pemohon, bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: • Pertama, apakah Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; • Kedua, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: KEWENANGAN MAHKAMAH [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Ketentuan tersebut di atas ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (LNRI Tahun 2003 Nomor 98, TLNRI Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto 83 Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (LNRI Tahun 2004 Nomor 8, TLNRI Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian undang-undang, in casu UU Perkawinan terhadap UUD 1945, sedangkan undang- undang a quo diundangkan pada tahun 1974. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) dan Pasal 51 Ayat (3) UU MK juncto Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004 yang memutuskan bahwa Pasal 50 UU MK tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menguji UU Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon; KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON [3.5] Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945, Pasal 51 Ayat (1) UU MK menentukan bahwa yang dapat bertindak sebagai Pemohon adalah (a) perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang warga negara Indonesia yang mempunyai kepentingan sama, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik atau privat, atau (d) lembaga negara. Dalam hal ini, Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, sehingga memenuhi syarat atau kualifikasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK; [3.6] Menimbang bahwa untuk dapat memenuhi syarat legal standing, Pemohon tidak hanya disyaratkan memenuhi kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 51 Ayat (1) huruf a UU MK, tetapi disyaratkan pula oleh Pasal 51 Ayat (2) UU MK bahwa Pemohon menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan perkara-perkara selanjutnya berpendapat bahwa kerugian yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang menurut Pasal 51 Ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat yang bersifat kumulatif sebagai berikut: 84 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya hak-hak konstitusionalnya yang telah dirugikan oleh berlakunya Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15 dan Pasal 24 UU Perkawinan. Adapun kerugian konstitusional dimaksud oleh Pemohon dirumuskan pada pokoknya sebagai berikut: ƒ mengurangi hak kebebasan untuk beribadah sesuai agama Pemohon yakni beribadah poligami. Dengan berlakunya asas monogami, maka Pemohon tidak dapat melakukan ibadah poligami; ƒ bahwa poligami diperbolehkan oleh agama Islam. Dengan adanya ketentuan pasal-pasal undang-undang a quo, yang mengharuskan adanya izin isteri maupun Pengadilan, telah merugikan atau mengurangi kemerdekaan dan kebebasan beragama, khususnya mengurangi beribadah poligami serta mengurangi hak prerogatif Pemohon dalam rumah tangga dan merugikan hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif, padahal hak-hak tersebut dijamin oleh Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), dan Pasal 28I Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945; [3.8] Menimbang bahwa apakah kerugian Pemohon telah bersifat spesifik dan aktual atau potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Dalam hal ini, Pemohon telah mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama setempat, namun tidak dapat diproses lebih lanjut 85 karena Pemohon tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam UU Perkawinan. Dengan demikian, menurut Pemohon, ketentuan-ketentuan tentang syarat-syarat tersebut secara potensial mengurangi hak konstitusionalnya yang berkaitan dengan hak kebebasan untuk beribadah sesuai agama Pemohon yakni beribadah poligami, membatasi hak prerogatif Pemohon dalam rumah tangga dan merugikan hak asasi manusia serta bersifat diskriminatif. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sehingga mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian UU Perkawinan kepada Mahkamah; [3.9] Menimbang, karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki legal standing, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut Pokok Permohonan; POKOK PERMOHONAN [3.10] Menimbang bahwa Pokok Permohonan Pemohon adalah mengenai konstitusionalitas pasal-pasal UU Perkawinan yaitu Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 4 Ayat (2), Pasal 5 Ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, serta Pasal 24 UU Perkawinan yang menurut Pemohon bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28B Ayat (1), Pasal 28E Ayat (1), Pasal 28I Ayat (1), Pasal 28I Ayat (2), Pasal 29 Ayat (1), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Pasal-pasal dalam UU Perkawinan tersebut masing-masing berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Ayat (1): “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”; Ayat (2): “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”; Pasal 4 86 Ayat (1): “Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada p