Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 19 Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu, Pasal 66 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897, selanjutnya disebut UU 20/2023) terhadap UUD NRI 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 20 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon, yang apabila dirumuskan Mahkamah sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 66 UU 20/2023, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pegawai non-ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024 dan sejak Undang-Undang ini mulai berlaku Instansi Pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain Pegawai ASN. 2. Bahwa Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2), 28D ayat (1), dan 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. 21 3. Bahwa Pemohon mengkualifikasikan dirinya sebagai perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai sebagai seorang Guru Honorer yang mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di salah satu Sekolah Menengah yang ada di Wilayah Jakarta Barat; 4. Bahwa Pemohon sebagai guru non- ASN telah mengajar selama 4 (empat) Tahun, terhitung dari tahun 2020 sampai dengan 2024. sudah mendapatkan PTK Dapodik ID (Vide Bukti P.4), dan sudah masuk dalam Pembagian Tugas Guru dalam Kegiatan Proses Belajar Mengajar atau bimbingan Tahun ajaran 2020- 2021 dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 506/073.554 (Bukti P.5), Tahun ajaran 2021-2022, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 526/073.554 (Bukti P-6), Tahun Ajaran 2022-2023, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 280/073.554/2022 (Bukti P-7), Tahun ajaran 2023-2024, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 235/PK.02.00/2023 (Bukti P.8) dan Tahun Ajaran 2024-2025, dibuktikan dengan Keputusan Kepala Sekolah Nomor 212 Tahun 2024 (Bukti P-9). Namun Pemohon belum mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) karena terkendala pengurusan yang tidak jelas, tidak transparan dan subjektif untuk bisa mendapatkan NUPTK. 5. Bahwa Pemohon sempat terkena kebijakan Cleansing pada hari pertama saat mengajar tahun ajaran 2024-2025, hanya dengan chat WA yang disampaikan oleh Kepala Sekolah, dengan dasar adanya Instruksi Kepala Dinas Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 14 Tahun 2024 dan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) perwakilan provinsi DKI Jakarta atas pengelolaan Belanja Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2023 (S.D Triwulan III) yang ditetapkan pada tanggal 3 Mei 2024. (Bukti P-10). 6. Bahwa Pemohon sampai pada bulan Desember 2024 belum berstatus ASN ataupun PPPK, maka dapat dipastikan Pemohon akan diberhentikan sebagai Pegawai Non-ASN atau nama lainnya incasu Guru Honorer, walaupun Pemohon dapat lulus ujian untuk mendapatkan Kontrak Kerja Individu (KKI) sebagai Guru Kontrak. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU 20/2023, paling lambat Desember 2024, seluruh instansi pemerintah termasuk sekolah-sekolah yang 22 diselenggarakan oleh Pemerintah dilarang adanya pegawai selain Pegawai ASN (PNS atau PPPK). 7. Bahwa dengan berlakunya ketentuan norma a quo tanpa pemaknaan yang sebagaimana dimohonkan, maka Pemohon akan mengalami kerugian konstitusional yakni tidak dapat lagi mengajar pada sekolah negeri tingkat pertama dimana pemohon saat ini mengajar. Padahal Pemohon telah mengajar di sekolah negeri tersebut dari tahun 2020. Hal tersebut tentunya telah menimbulkan kerugian konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan seluruh uraian yang dikemukakan oleh Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang secara spesifik dan bersifat aktual yang dianggap Pemohon dirugikan dengan berlakunya frasa dalam norma Pasal 66 UU 20/2023. Pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang