Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU Nomor 48/2009). Salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431, selanjutnya disebut UU 29/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan 40 konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 41 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo adalah norma yang terdapat dalam Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004, yang rumusan lengkapnya sebagai berikut: Pasal 60 UU 29/2004 Anggota Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia ditetapkan oleh Menteri atas usul organisasi profesi. Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. 2. Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur oleh Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo menerangkan kualifikasinya sebagai berikut: a) Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah konsultan bedah digestif yang dibuktikan dengan Surat Tanda Registrasi Dokter yang dikeluarkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia, Surat Keterangan Spesialis yang dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Bedah Digestif Indonesia, Tanda Registrasi Kualifikasi Tambahan yang dikeluarikan oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Selain itu, Pemohon I juga merupakan Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara di bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yang dibuktikan dengan Surat keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor KP.00.03.1.1.3235 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (vide bukti P-3, bukti P-8 sampai dengan bukti P-12). b) Pemohon I pada saat ini telah mendapatkan sanksi dari Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) berdasarkan keputusan Nomor 37/KKI/KEP/X/2022 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor 42 HK.01.02/03/KKI/X/2527/2022 perihal pelaksanaan Putusan MKDKI bertanggal 21 Oktober 2022 berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Oktober 2023 (vide bukti P-13). c) Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai dokter spesialis bedah dan berpraktik di 3 (tiga) Rumah Sakit (vide bukti P-4, bukti P-19 dan bukti P-20). d) Pemohon II mendapatkan sanksi berdasarkan Keputusan MKDKI Nomor 37/KKI/KEP/X/2022 tentang Sanksi Disiplin Profesi Kedokteran dan Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) Nomor HK.01.02/03/KKI/X/2527/2022 perihal pelaksanaan Putusan MKDKI bertanggal 21 Oktober 2022 berupa Pencabutan Surat Tanda Registrasi untuk sementara selama 8 (delapan) bulan, terhitung sejak 24 Oktober 2022 sampai dengan 24 Juni 2023 (vide bukti P-13). e) Bahwa dengan berlakunya norma a quo, Pemohon I dan Pemohon II dirugikan hak konstitusionalitasnya karena tidak memberikan kesempatan untuk mendapatkan ruang pembelaan yang berimbang dan adil, serta tidak membuka kesempatan untuk melakukan upaya lanjutan (banding) atau upaya untuk mengoreksi keputusan MKDKI untuk membuktikan tidak melakukan pelanggaran disiplin, dan telah menerapkan disiplin keilmuan kedokteran dalam melakukan praktik kepada pasien. f) Pemohon III dan Pemohon IV adalah perorangan warga negara Indonesia yang masing-masing berprofesi sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Budi Agung Palu dan dokter spesialis Penyakit Dalam di RSU Anutapura Palu (vide bukti P-5, bukti P-6, bukti P-21 sampai dengan bukti P-25). g) Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV berpotensi mengalami kerugian hak konstitusional karena berlakunya norma Pasal 69 ayat (1) UU 29/2004 yang tidak memberikan ruang pembelaan yang berimbang dan adil, serta tidak membuka kesempatan untuk melakukan upaya lanjutan (banding) atau upaya untuk mengoreksi keputusan MKDKI. h) Pemohon V adalah perorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan Mahasiswa di Fakultas Kedokteran Universitas Alkhairaat Palu Sulawesi Tengah (vide bukti P-7 dan bukti P-27). Dengan berlakunya Pasal 69 UU 29/2005 Pemohon V berpotensi mengalami kerugian hak 43 konstitusional berupa proses pemeriksaan yang sewenang-wenang, tidak terbuka, tidak berimbang dan tidak berkeadilan serta tidak me