Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah pengujian Pasal 206 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan 37 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, salah satu kewenangan Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang- undang Dasar, kewenangan mana kemudian dimuat lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar in casu UU 10/2008 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap Undang- Undang Dasar adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangannya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: 38 a. perorangan (termasuk kelompok orang) warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. adanya anggapan pemohon bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi; d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon dan Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonan a quo mendalilkan hal-hal sebagai berikut: a. Para Pemohon menyatakan dirinya sebagai pemohon perorangan warga negara Indonesia yang menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Pemilihan Umum (disingkat Pemilu) tahun 2009; b. Para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas pengakuan, 39 jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 206 UU 10/2008; c. Menurut para Pemohon, meskipun Pasal 206 UU 10/2008 tersebut berkaitan dengan penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu, tetapi para Pemohon sebagai calon anggota DPR pada Pemilu 2009 merasa berhak untuk mempersoalkan konstitusionalitasnya. Alasannya adalah Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”, kendati Pemilu untuk memilih anggota DPR dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) peserta Pemilunya adalah Partai Politik [vide Pasal 22E ayat (3) UUD 1945], namun tujuan Pemilu adalah untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Lagi pula, menurut para Pemohon, Pasal 199 ayat (1) UU 10/2008 telah menyatakan bahwa, “Hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota terdiri atas perolehan suara partai politik serta perolehan suara calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota”, sehingga para calon anggota DPR, DPD, dan DPRD juga berhak untuk mempersoalkan penetapan calon hasil Pemilu; d. Hak konstitusional para Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas dirugikan oleh berlakunya Pasal 206 UU 10/2008 yang berbunyi, “Dalam hal masih terdapat sisa kursi yang belum terbagi dengan BPP DPR yang baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu dilakukan dengan cara membagikan sisa kursi kepada Partai Politik Peserta Pemilu di provinsi satu demi satu berturut-turut sampai semua sisa kursi habis terbagi berdasarkan sisa suara terbanyak”. Hal tersebut dikarenakan Pasal a quo, menurut para Pemohon, bersifat multitafsir yang berakibat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, sehingga KPU telah salah menafsirkan Pasal tersebut dan tidak konsisten penerapannya dalam penetapan kursi anggota DPR yang mengakibatkan para Pemohon tidak terpilih sebagai anggota DPR; e. Berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf a sampai dengan huruf d di atas, para Pemohon menganggap memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 40 [3.8] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil para Pemohon mengenai kedudukan hukum (legal standing) pada paragraf [3.7] di atas dan dikaitkan dengan uraian pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], Mahkamah berpendapat sebagai berikut: a. Bahwa para Pemohon sebagai calon anggota DPR pada Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2009 termasuk kualifikasi pemohon perorangan warga negara Indonesia; b. Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; c. Bahwa Pasal 206 UU 10/2008 yang oleh para Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya adalah pengaturan mengenai penetapan perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR yang merupakan satu rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ketentuan Pasal 204 ayat (1), Pasal 205, Pasal 207, Pasal 208, Pasal 209, dan Pasal 210 UU 10/2008, bukan pengaturan mengenai terpilih atau tidaknya calon anggota DPR. Penentuan calon terpilih anggota DPR pengaturannya tercantum dalam Pasal 214 UU 10/2008 yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 22-24/PUU-VI/2008 tanggal 23 Desember 2008 karena telah diganti dengan cara suara terbanyak yang diperoleh calon setelah Partai Politik yang mencalonkannya ditetapkan memperoleh kursi di suatu daerah pemilihan, sehingga Pasal 206 UU 10/2008 tidak ada hubungan kausal dengan hak konstitusional seorang calon anggota DPR; d. Bahwa apabila suatu Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR memperoleh kursi berdasarkan ketentuan Pasal 206 UU 10/2008 sejatinya sudah terpenuhi hak konstitusional Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan, sedangkan terpilih tidaknya seoran