Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010 tertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 33/Kpts/KPU-BS-009.436503/2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilu Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 64 c. Tenggang waktu mengajukan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disingkat UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) 65 ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut UU 12/2008, dalam Pasal 236C menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa terkait Kewenangan Mahkamah ini, Termohon dan Pihak terkait dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut: Eksepsi Termohon I Permohonan Pemohon telah salah mengenai objeknya (error in objecto) Objek permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/ 2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010. Seharusnya yang objek sengketa permohonan Pemohon adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 Nomor 53/BA/VII/2010, bertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya dan Lampiran Model DB-1 KWK. II. Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur libellium exception) Bahwa Pemohon sama sekali tidak secara jelas menguraikan kesalahan hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Selain itu Pemohon dalam uraian petitumnya tidak memohon kepada Mahkamah untuk 66 membatalkan hasil penghitungan suara yang tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Nomor 53/BA/VII/2010 tertanggal 12 Juli 2010 berikut lampirannya; Eksepsi Termohon I Objek permohonan dan kompetensi mengadili Permohonan Pemohon a quo secara substansial tidak berkaitan dengan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, karena Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara jelas dan rinci mengenai penghitungan perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010 yang benar, dan Pemohon tidak menggambarkan dan menguraikan secara rinci dan jelas mengenai kesalahan-kesalahan dalam penghitungan angka-angka perolehan suara Pemilukada Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010; II. Permohonan Pemohon Kabur Permohoan Pemohon inkonsisten dan saling bertentangan antara posita dan petitum, sehingga menimbulkan kebingungan, dimana sebagian diuraikan dalam posita tetapi tidak dimintakan/dimohonkan dalam petitum, demikian juga sebaliknya tidak ada uraian dalam posita tetapi dimintakan/dimohonkan dalam petitum; [3.4.1] Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan mengenai permohonan Pemohon telah salah objek, karena keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 32/Kpts/KPU-BS-009.436503/ 2010, bertanggal 12 Juli 2010 tentang Pengesahan Dan Penetapan Hasil Jumlah Suara Yang Diperoleh Setiap Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2010, Mahkamah berpendapat objek sengketa permohonan Pemohon a quo adalah berkaitan hasil penghitungan suara Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008. Dengan demikian eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum; [3.4.2] Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan suara yang 67 ditetapkan oleh Termohon, Mahkamah berpendapat bahwa sengketa Pemilukada di Mahkamah tidak hanya berkaitan dengan penghitungan angka semata, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil suara tersebut. Putusan Mahkamah yang demikian telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai adanya pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran demikian dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008). Berdasarkan