Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 79 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Diumumkan pada tanggal 26 Pebruari 1946, selanjutnya disebut KUHP) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 21 a. perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 22 e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia [vide Lampiran KTP atas nama Pemohon I dan Pemohon II]; 2. Bahwa para Pemohon merasa dirugikan dengan berlakunya Pasal 79 angka 1 KUHP yang menyatakan: “Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut: 1. mengenai pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsu atau mata uang yang dirusak digunakan” 3. Bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusionalitas yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. 4. Bahwa Pemohon I baru mengetahui adanya tindakan pemalsuan surat pada tahun 2019 dan surat yang diduga palsu diterbitkan pada tahun 1995; 5. Bahwa Pemohon I melaporkan terkait dugaan pemalsuan surat sebagaimana angka 4 pada tahun 2020 ke Polda Riau dan telah mendapatkan jawaban yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan Pemohon I telah daluwarsa; 6. Bahwa Pemohon II baru mengetahui adanya tindakan pemalsuan surat pada tahun 2019 dan surat yang diduga palsu diterbitkan pada tahun 1987; 7. Bahwa Pemohon II melaporkan terkait dugaan pemalsuan surat sebagaimana angka 6 pada tahun 2019 ke Polda Riau dan telah mendapatkan jawaban yang pada pokoknya peristiwa yang dilaporkan Pemohon II telah daluwarsa; 8. Bahwa ketentuan Pasal 79 angka 1 KUHP sangat tidak jelas apakah daluwarsa pemalsuan surat itu dihitung sejak surat palsu itu dipergunakan pada pertama dan/atau dipergunakan terakhir, kurang jelas juga tentang produknya, apakah 23 produk atau turunan surat palsu itu palsu dan atau tidak, sehingga jika produknya itu palsu juga, maka perlu ada kepastian hukum, kapan perhitungan daluwarsa itu dihitung, apakah termasuk dihitung sejak produknya atau turunannya itu digunakan; 9. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo maka kerugian konstitusional para Pemohon berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak akan terjadi; Berdasarkan seluruh uraian fakta hukum sebagaimana pada angka 1 sampai dengan angka 9 di atas, menurut Mahkamah para Pemohon telah dapat menjelaskan bahwa para Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh konstitusi, dan hak konstitusional para Pemohon dimaksud dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Oleh karena itu telah tampak secara jelas adanya hubungan sebab akibat (causal- verband) yang bersifat spesifik, termasuk adanya anggapan kerugian yang bersifat aktual ataupun setidak-tidaknya potensial. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil para Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal- pasal yang dimohonkan pengujian terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan pertautan yang langsung dengan undang-undang, khususnya berlakunya norma Pasal 79 angka 1 KUHP dengan anggapan kerugian konstitusional para Pemohon yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yaitu adanya ketidakpastian mengenai awal penghitungan daluwarasa pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 79 angka 1 KUHP yang pada akhirnya merugikan hak konstitusional para Pemohon yakni para Pemohon tidak dapat melakukan penuntutan terkait dengan adanya pemalsuan surat dikarenakan waktu untuk pengajuan penuntutan dimaksud telah daluwarsa. Anggapan kerugian konstitusional tersebut tidak terjadi atau tidak akan terjadi lagi apabila permohonan para Pemohon a quo dikabulkan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan 24 permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 79 angka 1 KUHP, para Pemohon mengemukakan dalil sebagaimana selengkapnya telah dimuat dala