Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap UUD 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi a quo, 1 (satu) orang Hakim Konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) sebagai berikut: Saya Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, mengajukan pendapat berbeda (dissenting opinion) terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara a quo sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon merupakan partai politik berbadan hukum yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 02 tertanggal 2 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Walman Siagian, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang dan perubahan terakhir sebagaimana Akta Nomor 08 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor M.HH-15.AH.11.03 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) menjadi Partai Berkarya, serta Akta Nomor 09 tertanggal 27 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Acep Titik Kadi, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Keputusan Nomor M.HH-28.AH.11.02 TAHUN 2022 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Berkarya Periode 2020-2025. Selanjutnya, Pemohon mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Anggaran Dasar Partai Berkarya, Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal selaku pimpinan dan perwakilan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (selanjutnya disebut DPP) Partai Berkarya berhak bertindak untuk dan atas nama DPP Partai Berkarya serta melakukan perbuatan hukum terkait DPP Partai Berkarya. 2. Bahwa Pemohon merupakan partai politik peserta Pemilu 2019 yang memperoleh suara sebanyak 2.929.495 atau 2,09% dari suara nasional, namun tidak termasuk sebagai partai politik peserta Pemilu 2024. Menurut Pemohon, sebagai partai politik “non-parlemen” yang tidak ikut membahas dan mengambil keputusan secara institusional melalui perwakilannya di DPR atas pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU 7/2017), Pemohon memiliki kesempatan untuk turut 43 menentukan arah penyelenggaraan negara melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. 3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian norma Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 terhadap UUD 1945. Kedua pasal yang dimohonkan pengujian selengkapnya menyatakan sebagai berikut: Pasal 169 “Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri; c. suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon Wakil Presiden adalah Warga Negara Indonesia; d. tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; e. mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkotika; f. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; g. telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; h. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara; i. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela; k. tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, atau DPRD; l. terdaftar sebagai Pemilih; m. memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 (lima) tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi; n. belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden, selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; 44 o. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal lka; p. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; r. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat; s. bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI; dan t. memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik lndonesia.” Pasal 227 “Pendaftaran bakal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 226 dilengkapi persyaratan sebagai berikut: a. kartu tanda penduduk elektronik dan akta kelahiran Warga Negara Indonesia; b. surat keterangan catatan kepolisian dari Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia; c. surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU; d. surat tanda terima atau bukti penyampaian laporan harta kekayaan pribadi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; e. surat keterangan tidak sedang dalam keadaan pailit dan/atau tidak memiliki tanggungan utang yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; f. surat pernyataan tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD; g. fotokopi nomor pokok wajib pajak dan tanda bukti pengiriman atau penerimaan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi selama 5 (lima) tahun terakhir; h. daftar riwayat hidup, profil singkat, dan rekam jejak setiap bakal calon; 45 i. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; j. surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 sebagaimana yang dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; k. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan bahwa setiap bakal calon tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; l. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah; m. surat keterangan tidak terlibat organisasi terlarang dan G.30.S/ PKI dari kepolisian; n. surat pernyataan bermeterai cukup tentang kesediaan yang bersangkutan diusulkan sebagai bakal calon Presiden dan bakal calon Wakil Presiden secara berpasangan; o. surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu; dan p. surat pernyataan pengunduran diri dari karyawan atau pejabat badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilu.” 4. Bahwa menurut Pemohon, ketentuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 telah membatasi atau mereduksi hak konstitusional Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 7, Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 pada Pemilu 2019 yang lalu untuk mengajukan calon Presiden atau calon Wakil Presiden karena norma a quo mengatur adanya pembatasan menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama yang dibuktikan dengan surat pernyataan, sehingga pada Pemilu 2019 yang lalu dimana Pemohon 46 sebagai partai politik peserta pemilu tidak dapat mengajukan salah satu calon yang sudah pernah menjabat selama 2 (dua) kali dalam jabatan yang sama untuk dicalonkan kembali. Menurut Pemohon, kerugian tersebut potensial akan terjadi setelah Pemilu 2024 ketika Pemohon berpotensi kembali menjadi partai politik peserta pemilu pasca Pemilu 2024. 5. Bahwa terhadap penjelasan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dalam pengajuan permohonan pengujian undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. 6. Bahwa berkenaan dengan syarat “adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945” dan syarat “hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian”, setiap partai politik memiliki hak konstitusional untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu sepanjang telah memenuhi seluruh persyaratan dan tata cara untuk menjadi peserta pemilu sebagaimana ditentukan undang-undang in casu UU 7/2017 serta ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 47 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan 518/2022), Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu 2024 dan karenanya bukan merupakan partai politik peserta Pemilu 2024. Hal ini juga diakui oleh Pemohon dalam sidang dengan agenda perbaikan permohonan [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 117/PUU- XX/2022, tanggal 9 Januari 2023]. Dengan demikian, pemberlakuan Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU 7/2017 sama sekali tidak membatasi atau mereduksi hak Pemohon untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme penetapan partai politik peserta pemilu. 7. Bahwa berkenaan dengan syarat “kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi”, kerugian potensial sebagaimana didalilkan Pemohon belum dapat dipastikan akan terjadi sebab Pemohon masih mengandaikan diri terpilih menjadi partai politik peserta pemilu setelah Pemilu 2024. Sekalipun pernah ditetapkan menjadi partai politik peserta Pemilu 2019, dalil potensi kerugian Pemohon baru dapat dipastikan terjadi apabila ternyata Pemohon memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai partai politik peserta pemilu sebab setiap partai politik pada hakikatnya memiliki hak dan kesempatan yang sama yang dijamin oleh UUD 1945 untuk ditetapkan sebagai peserta pemilu dan mengajukan calon Presiden dan Wakil Presiden sepanjang telah memenuhi persyaratan dan mekanisme yang ditentukan dalam undang-undang. Lebih lanjut, dalil kerugian Pemohon yang pada pokoknya menyatakan hak konstitusionalnya dirugikan untuk 48 mengajukan pasangan calon yang sedang menjabat berdasarkan hasil pemilu sebelumnya (incumbent) untuk maju kembali dalam pemilu berikutnya, hal tersebut tidaklah beralasan sebab Presiden atau Wakil Presiden yang sedang menjabat tetap dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum. Dalam hal ini, pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus selalu berpedoman pada UUD 1945, undang-undang mengenai pemilihan umum, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. 8. Bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, syarat “adanya hubungan sebab- akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang- undang yang dimohonkan pengujian” menjadi tidak terpenuhi karena tiadanya kerugian konstitusional Pemohon yang bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial terjadi. Lagi pula, di dalam pertimbangan hukum subparagraf [3.7.3] pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU- XVI/2018, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 28 Juni 2018, hlm. 31, Mahkamah telah menegaskan bahwa “Dengan logika demikian, dalam batas penalaran yang wajar pula, setelah membaca konstruksi Pasal 169 huruf n dan Pasal 227 huruf i UU Pemilu hanya mungkin dapat dinilai telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi seseorang yang pernah atau sedang menjadi presiden atau wakil presiden selama dua kali masa jabatan dalam jabatan yang sama tetapi tidak secara berturut-turut dan memiliki keinginan untuk mengajukan diri kembali sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Bahkan jika hendak dimaknai dengan lebih longgar, kerugian atau potensi kerugian yang di dalamnya dapat menunjukkan adanya causal verband, pihak yang mungkin dapat dinilai mengalami kerugian konstitusional dengan berlakunya norma a quo adalah partai politik yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.” Sikap Mahkamah tersebut kembali dikutip saat menilai atau mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian Penjelasan Pasal 169 huruf n UU 7/2017 sebagaimana tertuang pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XVI/2018, yang diucapkan dala