Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043, selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal berikut: a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; b. Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang disebutkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar; 22 [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian Undang-Undang in casu UU 27/2009 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan hukum (Legal standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama, warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 23 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.5] dan [3.6] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo sebagai berikut: [3.7.1] Bahwa para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia yang sedang menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) periode tahun 2004-2009 (Bukti P-3) dan juga anggota DPD Terpilih periode 2009-2014 (Bukti P-4), sehingga kedudukannya adalah sebagai pemohon perseorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama). [3.7.2] Bahwa sebagai perorangan warga negara Indonesia, para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak atas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan [Pasal 27 ayat (1)], hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum [Pasal 28D ayat (1)], dan hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan [Pasal 28D ayat (3)] UUD 1945; [3.7.3] Bahwa para Pemohon menganggap hak konstitusionalnya tersebut dirugikan oleh berlakunya Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”, karena ketentuan tersebut, sepanjang yang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” telah menutup kesempatan bagi para Pemohon sebagai anggota MPR yang berasal dari anggota DPD untuk menjadi Ketua MPR; [3.7.4] Bahwa kerugian hak konstitusional Pemohon tersebut bersifat spesifik dan potensial akan terjadi dengan berlakunya ketentuan Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009, sehingga juga mempunyai hubungan sebab akibat dengan UU 27/2009 yang dimohonkan pengujian dan dipastikan tidak akan terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan; [3.7.5] Bahwa dengan demikian, menurut Mahkamah para Pemohon prima facie mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; 24 [3.8] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon; Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 yang berbunyi, “Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang berasal dari anggota DPR dan 4 (empat) orang wakil ketua yang terdiri atas 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPR dan 2 (dua) orang wakil ketua berasal dari anggota DPD, yang ditetapkan dalam sidang paripurna MPR”, sepanjang menyangkut frasa “yang berasal dari anggota DPR” yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut: a. Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 dalam hal Ketua MPR, menunjukkan ketidaksetaraan kedudukan anggota MPR yang berasal dari DPD yang lebih rendah jika dibandingkan dengan yang berasal dari anggota DPR, yakni hak untuk dipilih menjadi Ketua MPR hanya dimiliki oleh anggota DPR; b. Adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 tersebut bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah ...”, karena kata “dan” dalam Pasal a quo menunjukkan kesetaraan antara anggota MPR yang berasal dari DPR dan yang berasal dari DPD, sedangkan Pasal 14 ayat (1) justru menimbulkan ketidaksetaraan; c. Adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) UU 27/2009 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, karena tidak menjamin bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, yakni menyebabkan anggota MPR yang berasal dari DPD tidak dapat dipilih untuk menjadi Ketua MPR. Dengan demikian, juga bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945; 25 d. Adanya frasa “yang berasal dari anggota DPR” dalam Pasal 14 ayat (1) U