Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079, selanjutnya disebut UU Peratun) yang menyatakan, “Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: a. ... g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum” terhadap Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut 10 UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 2 huruf g UU Peratun terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat bertindak sebagai pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; Bahwa Pemohon dalam permohonan a quo mengkualifikasi dirinya sebagai warga negara Indonesia [sic!] (maksudnya perorangan warga negara Indonesia), sehingga berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK Pemohon dapat mengajukan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945; 11 [3.6] Menimbang bahwa selain harus memenuhi kualifikasi sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga harus menguraikan dengan jelas tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang dirugikan oleh berlakunya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian. Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/ 2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan a quo menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Pasal 2 huruf g UU Peratun. Pemohon adalah anggota DPRD Kabupaten Tolikara Periode Tahun 2009 dari Partai Demokrat yang terpilih pada pemilihan umum legislatif tahun 2009. Perolehan kursi partai politik dalam pemilihan umum legislatif tahun 2009 di Kabupaten Tolikara, yaitu Partai Golongan Karya (Partai Golkar) memperoleh 21 kursi, Partai Demokrat memperoleh 2 kursi, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memperoleh 1 kursi, sehingga berdasarkan Pasal 355 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, penentuan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara, yaitu posisi Ketua menjadi hak Partai Golkar, posisi Wakil Ketua I menjadi hak Partai Demokrat dan posisi Wakil Ketua II menjadi hak PKB. Namun demikian Gubernur Papua menentukan lain dalam 12 menetapkan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Tolikara yang seluruhnya berasal dari Partai Golkar; Pemohon mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Papua tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura. Pada awalnya gugatan Pemohon dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura, namun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dan Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa Keputusan Gubenur Papua a quo adalah bagian dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang bukan menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf g UU Peratun karena merupakan kelanjutan dari proses Komisi Pemilihan Umum, dan menjadi bagian dari keputusan politik; [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan dalil kerugian konstitusional Pemohon tersebut dikaitkan dengan Pasal 51 ayat (1) UU MK, serta Putusan Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.6], menurut Mahkamah terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian Pemohon dan berlakunya Undang-Undang a quo. Dengan demikian, Mahkamah berpendapat Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian pasal Undang- Undang a quo; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; [3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: a. Tidak adanya permintaan keterangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden berkaitan dengan permohonan pengujian Pasal 2 huruf g UU Peratun yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon; b. Perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 4 Januari 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 4 Januari 2013; 13 [3.11] Menimbang bahwa terhadap tidak adanya permintaan keterangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden” dalam permohonan Pemohon a quo, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU