Pengujian Materill Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili 10. Bukti P-10 : Fotokopi LK MA ; 11. Bukti P-11 : Fotokopi LK MK; 12. Bukti P-12 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia; 13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi; 14. Bukti P-14 : Fotokopi Perkap Nomor 1 Tahun 2006 tentang Renja Polri; 15. Bukti P-15 : Fotokopi Perkap 22 Tahun 2011 tentang Perwabkeu-Polri- Batang-tubuh; 16. Bukti P-16 : Fotokopi Perkap Nomor 5 Tahun 2002 tentang pertanggungjawaban Keuangan Polri; 17. Bukti P-17 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 18. Bukti P-18 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tengtang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 32 pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD; [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 40 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2002), terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. 33 [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3], sampai dengan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian materiil Pasal 40 UU 2/2002 yang menyatakan sebagai berikut: Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Komisi Kepolisian Nasional dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur antara lain dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang berprofesi sebagai advokat merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya norma Pasal 40 UU 2/2002. 34 4. Bahwa menurut Pemohon norma Pasal 40 UU 2/2002 menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum karena Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) yang merupakan lembaga “pengawas” diatur dengan jelas sumber pembiayaannya, yaitu bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Sementara itu, Kepolisian Republik Indonesia (Kepolisian) yang memiliki fungsi menjaga keamanan nasional sumber anggarannya tidak diatur dalam undang- undang. Dengan tidak adanya pengaturan dimaksud, norma Pasal 40 UU 2/2002 a quo berpotensi untuk melemahkan fungsi pengawasan keuangan negara oleh publik sehingga bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) dan 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. 5. Bahwa menurut Pemohon, dengan tidak adanya pengaturan perihal anggaran Kepolisian dalam suatu undang-undang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki dasar hukum memadai untuk menuntut keterbukaan penggunaan anggaran yang menurut Pemohon akan mempengaruhi proses penyidikan dan pelayanan publik di institusi kepolisian. Selain itu ketidakjelasan pendanaan kepolisian dapat menyebabkan disparitas pelayanan antarwilayah atau antarunit kepolisian yang dapat berdampak bagi Pemohon sebagai advokat, Pemohon memastikan agar semua kliennya mendapat perlakuan setara di hadapan hukum. 6. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan dari pelaksanaan Pasal 40 UU 2/2002 serta tidak adanya mekanisme anggaran kepolisian dalam UU 2/2002 berisiko menimbulkan kekosongan hukum. Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 [vide Bukti P-1]. Berkenaan dengan anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon yang dirugikan akibat berlakunya norma Pasal 40 UU 2/2002 yang dimohonkan pengujian, menurut Mahkamah Pemohon dapat menjelaskan adanya anggapan kerugian atau setidak- tidaknya anggapan potensi kerugian hak konstitusional memiliki hubungan sebab- akibat (causal-verband) dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian. Dalam batas penalaran yang wajar, anggapan potensi kerugian hak konstitusional yang dimaksudkan menurut Mahkamah, bersifat spesifik dan potensial, karena dengan adanya norma a quo menyebabkan warga negara termasuk Pemohon tidak 35 dapat melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan publik yang melekat pada kepolisian jika norma a quo tidak memuat pengaturan mengenai anggaran kepolisian diatur dalam suatu undang-undang. Oleh karena itu, apabila permohonan a quo dikabulkan, hal ihwal anggapan potensi kerugian hak konstitusional Pemohon tidak