Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang 11 Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043, selanjutnya disebut UU 5/1960) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; [3.3] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan ihwal kedudukan hukum Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan pada tanggal 9 September 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki surat kuasa sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Dalam persidangan tersebut, Mahkamah telah menjelaskan bahwa 12 Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang Pemeriksaan Pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (1) PMK 2/2021 [vide Risalah Sidang Perkara 116/PUU- XXII/2024, 9 September 2024, hlm.12- hlm. 60]. Selanjutnya, terhadap saran dan nasihat yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Pemohon telah menyampaikan dokumen perbaikan pemohonan dan surat kuasa yang diterima Mahkamah pada Senin, 23 September 2024 pukul 13.34 WIB; [3.3.2] Bahwa selanjutnya Mahkamah akan menilai mengenai syarat formal suatu permohonan yaitu berkenaan dengan sistematika atau format dan substansi dari permohonan Pemohon. Dalam hal ini, Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021, sebagai berikut: Pasal 31 ayat (1) UU MK Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. Nama dan alamat pemohon; b. Uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. Hal-hal yang diminta untuk diputus Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021 Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat: a. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat rumah/kantor, dan alamat surat elektronik; b. uraian yang jelas mengenai: 1. kewenangan Mahkamah, yang memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam mengadili perkara PUU sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta objek permohonan; 2. kedudukan hukum Pemohon, yang memuat penjelasan mengenai hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; dan 3. alasan permohonan, yang memuat penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan/atau bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945. c. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), yaitu: 1. ...; 2. dst d. petitum, yang memuat hal-hal yang diminta untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), yaitu: 13 1. mengabulkan permohonan Pemohon; 2. menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang- undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 3. memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono). [3.3.3] Bahwa terhadap persyaratan formal permohonan, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, penilaian perihal syarat formal suatu permohonan tidak hanya semata-mata pada sistematika saja tetapi Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan dan ketepatan substansi dari bagian sistematika dimaksud. Bahwa setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut permohonan a quo pada uraian di setiap bagian, Mahkamah mendapatkan adanya ketidakjelasan pada bagian yang memuat identitas Pemohon. Dalam sidang Perbaikan Permohonan tanggal 23 September 2024, Mahkamah kembali mengkonfirmasi kepada Pemohon terkait dengan perubahan dalam bagian identitas Pemohon dan dokumen surat kuasa yang diserahkan kepada Mahkamah karena dalam perbaikan permohonannya, Pemohon bertindak sendiri tanpa didampingi kuasa hukum. Dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon menyatakan bahwa surat kuasa tersebut merupakan bukti Pemohon mewakili Harmiati dalam mengajukan permohonan [vide Risalah Sidang tanggal 24 September 2024, hlm.4 – 5]. Padahal sebelumnya dalam persidangan pendahuluan, Pemohon adalah penerima kuasa dari Harmiati. Oleh karena itu, menjadi tidak jelas siapa yang bertindak menjadi Pemohon, sehingga Pemohon tidak menyertakan surat kuasa kembali pada perbaikan permohonannya. Bahwa pada bagian kedudukan hukum, Pemohon tidak memberikan argumentasi hukum yang jelas mengenai keterkaitan antara hak konstitusional dan kerugian yang dialami oleh Pemohon, adanya unsur sebab-akibat dari keberlakuan norma a quo terhadap hak konstitusionalnya. Kemudian pada bagian posita permohonan, Pemohon lebih banyak menerangkan persoalan konkrit yang dialami tanpa disertai argumentasi yang menerangkan pertentangan pasal a quo dengan 14 UUD NRI Tahun 1945. Selain itu, Pemohon juga menguraikan penjelasan yang kurang relevan dengan norma a quo, karena itu sulit bagi Mahkamah untuk dapat mengetahui dan memahami dengan jelas keterkaitan antara keberlakuan norma yang diujikan dengan hak konstitusional yang dimaksud Pemohon. Mahkamah pun tidak menemukan argumentasi mengenai pertentangan antara norma yang diujikan dengan UUD NRI Tahun 1945 padahal hal tersebut penting bagi Mahkamah untuk menilai norma yang dimohonkan Pemohon. Selanjutnya, pada bagian hal-hal yang diminta untuk diputus (petitum), pada pokoknya, dalam petitum angka 2