Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk menguji Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151, selanjutnya disebut UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki Pokok Permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo serta kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; 49 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: 50 a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan- putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sesuai dengan uraian para Pemohon dalam permohonannya beserta bukti-bukti yang relevan; [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mendalilkan sebagai perorangan warga negara Indonesia dan/atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama yang mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam: 51 Pasal 18B ayat (2), “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”; Pasal 27 ayat (3), “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”; Pasal 28C ayat (2), “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”; Pasal 28H ayat (2), “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”; Pasal 28I ayat (4), “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”; Hak-hak tersebut di atas telah dirugikan secara spesifik dan aktual akibat diberlakukannya Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001, sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan”, dengan alasan pada pokoknya adalah: • Bahwa hak para Pemohon untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif dan ikut berpartisipasi dalam perencanaan, serta pengawasan dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di tanah Papua menjadi terhalang, karena sejak berlakunya UU 21/2001, khususnya Pasal 6 ayat (2) sepanjang frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” keanggotaan DPRP melalui sistem pengangkatan oleh Komisi Pemilihan Umum dilakukan oleh partai politik, sehingga para Pemohon tidak dapat diangkat sebagai anggota DPRP; • Bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 telah memuat norma hukum yang tidak jelas, bias dan menimbulkan multi penafsiran; • Bahwa dengan berlakunya frasa “berdasarkan peraturan perundang-undangan” yang termuat dalam Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 tersebut juga dapat 52 menimbulkan konflik di antara masyarakat Papua yang akan menggoyahkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 UU MK dan syarat kerugian seperti termuat dalam paragraf [3.5] dan paragraf [3.6], dihubungkan dengan dalil kerugian para Pemohon, Mahkamah berpendapat: [3.9.1] Bahwa selaku perorangan warga negara Indonesia para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, terutama hak konstitusional yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2); [3.9.2] Bahwa sejak diberlakukan UU 21/2001, khususnya Pasal 6 ayat (2), hak para Pemohon untuk ikut berpartisipasi di bidang politik untuk menjadi anggota DPRP dengan cara diangkat tidak pernah terwujud; [3.9.3] Bahwa sejak berlakunya UU 21/2001, pelaksanaan pengisian keanggotaan DPRP baik yang seharusnya dipilih maupun yang seharusnya diangkat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) keduanya dilakukan melalui pemilihan umum; [3.9.3] Bahwa kerugian hak konstitusional yang dialami oleh para Pemohon bersifat spesifik (khusus) dan aktual, memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, dan kerugian konstitusional para Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi apabila permohonan para Pemohon dikabulkan; [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.9] tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 6 ayat (2) UU 21/2001 terhadap UUD 1945; [3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah