Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tangerang Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten, bertanggal enam bulan September tahun dua ribu tiga belas (vide bukti P-3 = bukti T-3 = bukti PT.2-22) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor 104/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Tahun 2013, bertanggal 6 September 2013 (vide bukti P-4 = bukti T-2 = bukti PT.2-23); 70   Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.2] Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon I, jawaban Termohon II, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tulisan, dan keterangan ahli dan saksi dari para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.3] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II mengesahkan dukungan Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag. dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto secara ganda. Menurut Pemohon, persyaratan dukungan partai politik kepada kedua pasangan calon tersebut tidak memenuhi syarat; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-16.a, P-21, P-22, dan bukti P-23, ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta saksi Aulia Epriya Kembara; Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon I dan Termohon II membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melaksanakan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang, tanpa mengesampingkan hak konstitusional pasangan calon lainnya; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5, T-7, dan bukti T-8, serta ahli Dra. Endang Sulastri, M.Si.; Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya sama dengan bantahan Termohon I dan Termohon II tersebut di atas; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT. 2 – 1, PT.2 – 2, dan PT. 2– 3, ahli Prof. Dr. 71   Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., serta saksi Imron Khamami, S.H.; Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, pukul 16.31 WIB, Mahkamah telah memerintahkan KPU Provinsi Banten (Termohon II) untuk melakukan verifikasi ulang pengusulan partai politik terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag. serta Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Hasil verifikasi ulang tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 19 November 2013, pukul 10.27 WIB yang menyatakan bahwa Partai Hanura hanya memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 Dr. H.M. Harry Mulya Zein, M.Si. dan Iskandar, S.Ag; [3.4] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tangerang tanpa melalui tes kesehatan. Menurut Pemohon, Termohon II telah melanggar ketentuan Pasal 58 huruf e UU Pemda yang menyatakan, “Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter”; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-11, P-21, P-22, dan bukti P-23, ahli Prof. H.A.S. Natabaya, S.H.,L.L.M. dan Dr. Maruarar Siahaan, S.H. serta saksi Aulia Epriya Kembara; Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon I dan Termohon II mengajukan bantahan yang pada hakikatnya sama dengan bantahan pada paragraf [3.3]; Untuk membuktikan bantahannya, Termohon I dan Termohon II mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-5 dan bukti T-9, serta ahli Dra. Endang Sulastri, M.Si.; 72   Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon II melaksanakan putusan DKPP agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang. Lagipula, permasalahan tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Nomor 30/G/2013/PTUN.SRG, bertanggal 30 Agustus 2013, yang menyatakan bahwa gugatan para Penggugat (Pemohon) tidak dapat diterima; Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.2-25 dan bukti PT.2 – 35, ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.P.A. dan Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., serta saksi Imron Khamami, S.H.; Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi karena dalam Putusan Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 1 Oktober 2013, pukul 16.31 WIB, Mahkamah telah memerintahkan KPU Provinsi Banten (Termohon II) untuk melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto. Hasil pemeriksaan kesehatan tersebut telah diputus dalam Putusan Mahkamah Nomor 115/PHPU.D-XI/2013, bertanggal 19 November 2013, pukul 10.27 WIB yang menyatakan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan sehat jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai walikota dan wakil walikota. Namun oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 4 Ir. H. Ahmad Marju Kodri dan Drs. Gatot Suprijanto dinyatakan gugur sebagai pasangan calon oleh Mahkamah maka hasil pemeriksaan kesehatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; [3.5] Menimbang, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Termohon II meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin (Pihak Terkait), namun Drs. H. Sachrudin sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang tidak dapat menyampaikan izin dari atasannya dan tetap melakukan aktivitasnya sebagai Camat Kecamatan Pinang, Kota Tangerang; Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, dan bukti P-37, ahli Dr. Maruarar Siahaan, S.H., serta saksi Aulia Epriya Kembara; 73   Terhadap dalil Pemohon a quo, Termohon I dan Termohon II membantah yang pada pokoknya bahwa Termohon I dan Termohon II tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena melaksanakan putusan DKPP agar mengembalikan hak konstitusional bakal pasangan calon H. Arief R. Wismansyah, B.Sc.,M.Kes. dan Drs. H. Sachrudin (Pihak Terkait) untuk menjadi peserta Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Tangerang; Termohon I dan Termohon II tidak mengajukan bukti surat/tulisan dan saksi/ahli yang berkaitan dengan dalil Pemohon a quo; Pihak Terkait juga membantah dalil Pemohon a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa izin atasan dimaksud tidak diperlukan. Lagipula, Drs. H. Sachrudin sebagai Calon Wakil Walikota Tangerang (Pihak Terkait) telah melengkapi persyaratan administrasi bakal calon Wakil Walikota Tangerang kepada Termohon I dengan mengisi Formulir Surat Pernyataan Pengunduran diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil (Model BB11- KWK