Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 26 Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon a quo adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097, selanjutnya disebut UU 1/2025) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan Pemohon dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 28 Juli 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, alasan permohonan (posita), dan hal- hal yang dimohonkan (petitum), sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada tanggal 11 Agustus 2025, Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda Perbaikan Permohonan pada tanggal 11 Agustus 2025. [3.3.2] Bahwa Pemohon dalam perbaikan pemohonan telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah (hlm. 1-3), kedudukan hukum Pemohon (hlm. 3-8), dan alasan permohonan (hlm. 9-22). Bahkan, sebelum menguraikan ihwal ketiga hal 27 tersebut, Pemohon pun telah menguraikan perihal identitas Pemohon (hlm. 1). Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan Pemohon juga telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus (hlm. 22-23). [3.3.3] Bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada Sub-paragraf [3.3.2] pada dasarnya telah sesuai dengan sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU MK serta Pasal 10 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d PMK 2/2021, namun demikian pada bagian alasan-alasan permohonan (posita), meskipun Pemohon menyebutkan dasar pengujian yakni Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, akan tetapi tidak menguraikan pertentangan dengan norma pasal yang dimohonkan pengujian in casu Pasal 9G UU 1/2025. Dalam hal ini, Pemohon lebih banyak menguraikan pertentangan norma pasal yang diuji dengan undang-undang khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Bahkan pada bagian akhir posita permohonan (angka 33 hlm. 22), Pemohon justru menyimpulkan norma pasal yang diuji bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang tidak pernah disebutkan sebagai dasar pengujian permohonan a quo. Berkenaan dengan hal ini, menurut Mahkamah, posita yang tidak menguraikan adanya pertentangan norma yang diuji dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 dan terdapat inkonsistensi dasar pengujian yang digunakan menjadikan masalah konsitusional norma dari pasal yang dimohonkan pengujian tidak dapat dipahami secara jelas. [3.3.4] Bahwa selanjutnya dalam petitum Pemohon sebagaimana tercantum dalam perbaikan permohonan, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk: 1. …; 2. Menyatakan Pasal 9G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25) dan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 7097) Bertentangan Dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat Sepanjang dimaknai Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Merupakan Penyelenggara Negara 3. …. 28 Bahwa setelah mencermati lebih lanjut rumusan petitum Pemohon pada angka 2, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan norma Pasal 9G UU 1/2025 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) namun telah ternyata rumusan pemaknaan yang dimohonkan oleh Pemohon justru bertentangan dengan permohonan Pemohon itu sendiri. Karena, dengan pemaknaan tersebut artinya Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas dalam hal sebagai penyelenggara negara adalah bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Secara a contrario, rumusan demikian sama saja dengan mempertahankan keberlakukan Pasal 9G UU 1/2025 yang dinilai inkonstitusional oleh Pemohon. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rumusan norma Pasal 9G UU 1/2025 dengan pemaknaan bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon. Seharusnya Pemohon menggunakan frasa “tidak dimaknai” bukan dengan menggunakan kata “dimaknai”, sehingga sesuai dengan yang dimohonkan Pemohon dan juga konsisten dengan alasan-alasan permohonan. Dalam batas penalaran yang wajar, rumusan petitum yang demikian menurut Mahkamah menjadikan masalah konstitusionalitas norma yang dimohonkan Pemohon semakin tidak jelas. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena posita dan petitum Pemohon tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] tersebut di atas maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, namun oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 29 4.