Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disingkat UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 29 Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. adanya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; [3.6] Menimbang bahwa Mahkamah sejak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan- 30 putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Menurut Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP dengan alasan sebagai berikut: 1. Frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP berisi rumusan kata-kata yang tidak tegas sehingga mengakibatkan Pemohon kehilangan jaminan untuk memperoleh “kepastian hukum yang adil”. Norma yang terkandung pada frasa tersebut “tidak memberikan larangan yang tegas bagi penuntut umum untuk tidak boleh mengajukan permohonan kasasi, sehingga menempatkan Pemohon dalam posisi tidak memperoleh kepastian hukum yang adil. Artinya, atas dasar rumusan kata-kata seperti itu tidak ada kepastian bagi Pemohon tentang apakah penuntut umum boleh atau tidak boleh mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 31 2. Secara spesifik dan aktual Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 16 Mei 2012 dengan registrasi perkara Nomor 25/Pid.B/TPK/2011/PN.PDG telah menjatuhkan putusan terhadap Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan padanya, sehingga Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang telah membebaskan Pemohon dari segala dakwaan Penuntut Umum. Atas dasar fakta ini yang semula Pemohon memperoleh kepastian bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP penuntut umum tidak boleh mengajukan kasasi menjadi dirugikan ketika dengan dasar pasal yang sama penuntut umum telah mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung pada tanggal 8 Juni 2012. 3. Jika sejak semula dapat dipastikan bahwa atas dasar Pasal 244 KUHAP penuntut umum memang boleh kasasi maka Pemohon tidak akan merasa rugi. Dengan demikian, jika frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dihilangkan dari Pasal 244 KUHAP maka Pasal 244 KUHAP menjadi bersifat pasti, jika menjadi “pasti” maka hak konstitusional Pemohon yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi karena Pemohon akan merasa adil sebab memang dipahami sebagai kepastian yang merupakan hak penuntut umum untuk boleh kasasi; [3.8] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan oleh berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP, sebagai berikut: [3.8.1] Mengenai dalil Pemohon bahwa frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, menurut Mahkamah, dengan memperhatikan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan hak konstitusional yang ditentukan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, Pemohon secara spesifik dan aktual dirugikan oleh berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP yang apabila dikabulkan permohonan Pemohon maka kemungkinan kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, terdapat hubungan sebab-akibat 32 (causal verband) antara kerugian konstitusional Pemohon dengan berlakunya frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP; [3.8.2] Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan penilaian Mahkamah sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP kepada Mahkamah; [3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan Pendapat Mahkamah [3.10] Menimbang bahwa permohonan a quo, baik mengenai frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 KUHAP yan