Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur bertanggal 9 Juli 2010, beserta Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Nomor 37/KEP/KPU.BELTIM/VII/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur pada Pemilu Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 74 Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Selanjutnya pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008; 75 [3.4] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan mengadili objek permohonan maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya dalam bagian Pendapat Mahkamah; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008) ditentukan, antara lain, Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Termohon juga mengajukan Eksepsi mengenai status Kuasa Hukum dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon prinsipal maka Mahkamah akan memberikan penilaiannya secara mendalam dalam bagian Pendapat Mahkamah; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat adalah 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Belitung Timur ditetapkan oleh Termohon pada hari Jumat, 9 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Timur di Tingkat Kabupaten Belitung Timur oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Rabu, 14 Juli 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal diterbitkannya Berita Acara Rekapitulasi pada Jumat, 9 Juli 2010, karena hari Sabtu dan Minggu tanggal 10 Juli 2010 dan 11 Juli 2010 tidak dihitung sebagai hari kerja; 76 [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, 14 Juli 2010 pukul 11.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 337/PAN.MK/2010, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; Dalam Eksepsi [3.10] Menimbang bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:  Objek permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah;  Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur (obscuur libel), dan membingungkan;  Kuasa Hukum Pemohon bukanlah Advokat sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;  Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing); Pendapat Mahkamah [3.11] Menimbang bahwa setelah mencermati secara mendalam esensi pokok permohonan terhadap pembatalan hasil penghitungan suara Pemilukada di Kabupaten Belitung Timur sebagaimana termuat di dalam posita dan petitum Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Dokter Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD), dan keterangan Panwaslukada Kabupaten Belitung Timur, serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak maka Mahkamah akan mempertimbangkan secara runut di bawah ini; [3.12] Menimbang bahwa Termohon dalam jawabannya membantah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon serta mengajukan 4 (empat) macam eksepsi, yaitu terkait dengan: (1) kompetensi absolut Mahkamah; (2) permohonan Pemohon kabur (obscuur libel), (3) status Advokat dari Kuasa Hukum Pemohon, dan (4) kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; 1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut [3.12.1] Bahwa Termohon telah membantah dalil hukum permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak berwenang mengadili perkara a quo 77 dengan alasan bahwa hal-hal yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukan menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Terhadap eksepsi tersebut, Mahkamah memberikan penilaian hukum sebagai berikut. Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu