Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 18 Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 Undang-Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut UU 8/1981), terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang 19 dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU- V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya oleh Pemohon dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981, yang rumusannya adalah: Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981: (1) Penyelidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4: a. karena kewajibannya mempunyai wewenang: 20 1. … 2. … 3. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945; 2. Bahwa Pemohon menjelaskan kualifikasi kedudukan hukumnya sebagai perorangan warga negara Indonesia [vide bukti P-1], berprofesi sebagai karyawan swasta [vide bukti P-5] yang memperjuangkan haknya karena berpotensi tercederai dengan berlakunya pasal a quo; 3. Bahwa dengan semakin maraknya polisi yang berlindung mempergunakan hak dan kewenangannya memeriksa handphone (HP) pengendara atau seseorang yang dicurigai, di mana dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat; Bahwa berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat membuktikan dirinya sebagai warga negara Indonesia [vide bukti P-1] yang berprofesi sebagai karyawan swasta [vide bukti P-5], dan telah pula dapat menguraikan bahwa Pemohon mempunyai hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945, yang secara potensial dianggap dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981. Selain itu, Pemohon telah dapat membuktikan pula anggapan kerugian hak konstitusional yang bersifat potensial dimaksud memiliki hubungan sebab akibat (causal verband) dan bersifat spesifik, serta seandainya permohonan Pemohon a quo dikabulkan, anggapan kerugian hak konstitusional dimaksud tidak akan terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya perihal inkonstitusionalitas Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 yang dimohonkan pengujiannya, Mahkamah berpendapat, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan a quo. [3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak 21 sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Pokok Permohonan [3.7] Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas bersyarat norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981, Pemohon mengemukakan dalil- dalil yang selengkapnya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa menurut Pemohon, norma Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 30 ayat (4) UUD 1945. Pemohon khawatir penerapan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 3 UU 8/1981 akan semakin marak oknum polisi yang berlindung menggunakan hak dan kewenangannya memeriksa handphone pengendara atau seseorang yang dicurigai, padahal dalam prosedurnya harus mendapat surat izin perintah penggeledahan dari Penyidik atau tertangkap tangan atau dari pengadilan setempat; 2. Bahwa menurut Pemohon, polisi tidak dapat serta-merta memeriksa handphone dengan alasan mencurigai seseorang. Atas dasar berlindung untuk kepentingan Penyelidik atau Penyidik, dijadikan landasan polisi secara bebas memeriksa handphone warga. Dalam hal polisi menggeledah secara paksa tanpa surat izin pengadilan atau tanpa ada yang tertangkap tangan, polisi dapat dituduh melakukan penggeledahan secara tidak sah. Oleh karena itu, polisi tidak dapat seenaknya menggeledah secara paksa tanpa didasari surat perintah pengadilan, perintah Penyidik, atau