Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di Provinsi Papua Barat

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw Di 32 Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5416, selanjutnya disebut UU 14/2013) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, mengatur yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang- undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 33 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, serta syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian konstitusionalitas dalam permohonan a quo adalah norma Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013, yang rumusannya adalah sebagai berikut: Pasal 3 ayat (1) UU 14/2013 “Kabupaten Tambrauw berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Sorong dan sebagian wilayah Kabupaten Manokwari yang terdiri atas cakupan wilayah: a. Distrik Fef; b. Distrik Miyah; c. Distrik Yembun; d. Distrik Kwoor; e. Distrik Sausapor; f. Distrik Abun; g. Distrik Amberbaken; h. Distrik Kebar; i. Distrik Senopi; j. Distrik Mubrani; dan k. Distrik Moraid.” Pasal 5 ayat (1) UU 14/2013 “Kabupaten Tambrauw mempunyai batas-batas wilayah: a. sebelah utara berbatasan dengan Samudera Pasifik; 34 b. sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wariki, Kampung Kasi Distrik Sidey Kabupaten Manokwari dan Kampung Meifowoska Distrik Testega Kabupaten Pegunungan Arfak; c. sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Aifam Distrik Aifat Timur, Kampung Yarat Distrik Aifat Utara, Kampung Seya Distrik Mare Kabupaten Maybrat, dan Kampung Inofina Distrik Moskona Utara Kabupaten Teluk Bintuni; dan d. sebelah barat berbatasan dengan Kampung Asbaken Distrik Makbon dan Kampung Sailala Distrik Sayosa Kabupaten Sorong” 2. Bahwa Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; 3. Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari yang terdiri dari Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manokwari; Bahwa berdasarkan uraian di atas, Pemohon dalam kualifikasi sebagai Pemerintahan Daerah, yakni: Bupati Kabupatan Manokwari [vide bukti P-3] dan Pimpinan DPRD yang terdiri dari Ketua DPRD Kabupaten Manokwari, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Manokwari, serta Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Manokwari [vide bukti P-19 dan bukti P-20] berdasarkan Berita Acara Rapat Paripurna Nomor 100/466 tentang Persetujuan Pimpinan DPRD Mewakili DPRD Kabupaten Manokwari bersama dengan Bupati Manokwari dan Wakil Bupati Manokwari untuk mengajukan judicial review, bertanggal 5 Desember 2022 [vide bukti P-21]. Dengan demikian Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menguraikan secara jelas dan mampu menerangkan kualifikasinya sebagai pemerintahan daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah/Bupati serta DPRD yang berwenang pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerahnya karena mewakili Pemerintahan Daerah, in casu Pemerintahan Daerah Kabupaten Manokwari. Dalam kualifikasi demikian, meskipun Pemohon adalah penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Manokwari bukan di Kabupaten Tambrauw, namun karena masalah konstitusional norma a quo yang dimaksud adalah bukan semata-mata mengenai kepentingan daerah tetapi berkenaan pula dengan cakupan wilayah daerah pemekaran yang menyangkut kepentingan pelayanan untuk kesejahteraan masyarakat yang berada dalam wilayah yang dimekarkan. Oleh karena itu, penentuan kedudukan hukum tidak hanya didasarkan pada kewenangan tetapi juga berkait dengan kerugian hak konstitusional. 35 Selanjutnya, Pemohon juga telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya telah dirugikan atau potensial dirugikan, dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Oleh karenanya, telah tampak adanya hubungan kausal (causal verband) antara anggapan Pemohon tentang kerugian atau potensi kerugian, hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon