Pengujian Materiil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 531 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) dan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025, selanjutnya disebut UU 22/2009), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); 17 b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, dan syarat-syarat kerugian hak 18 dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 531 KUHP, khususnya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dan Pasal 312 UU 22/2009, khususnya frasa "tanpa alasan" yang rumusannya sebagai berikut : • Pasal 531 KUHP : "Barang siapa ketika menyaksikan bahwa ada orang yang sedang menghadapi maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan padanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". • Pasal 312 UU 22/2009 : ”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang terlibat Kecelakaan Lalu Lintas dan dengan sengaja tidak menghentikan kendaraannya, tidak memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. 3. Bahwa Pemohon adalah perseorangan warganegara Indonesia yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk [vide bukti P-1] yang mendalilkan bahwa hak konstitusionalnya secara potensial dengan penalaran yang wajar dirugikan oleh oleh frasa pasal-pasal yang dimohonkan pengujian. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon bekerja sebagai asisten peneliti hukum (legal research assistant) [vide bukti P-4] pada kantor HeyLaw.id untuk mencari dan membedah undang-undang asing, menerjemahkannya, serta mengajar hukum kepada peserta. Pemohon memiliki kekhawatiran karena untuk menjalankan aktivitasnya tersebut, Pemohon melalui jalan lalu lintas pulang pergi untuk melakukan penelitian yang kerap kali melihat fenomena kecelakaan di perjalanan. Oleh sebab itu, hak konstitusional Pemohon secara potensial 19 dirugikan oleh berlakunya frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 531 KUHP. 4. Bahwa Pemohon menjelaskan frasa “sedang pertolongan itu dapat diberikannya atau diadakannya dengan tidak ada menguatirkan, bahwa ia sendiri atau orang lain akan kena bahaya” dalam Pasal 531 KUHP menyebabkan orang yang menolong korban kecelakaan dapat dipidana apabila membahayakan korban kecelakaan, sehingga tidak memberikan apresiasi kepada orang yang menolong korban kecelakaan, dan frasa tersebut mengecualikan pertanggungjawaban spontanitas yang timbul dari naluri kepedulian membantu sesama warga negara yang sedang membutuhkan pertolongan. Selain itu, frasa "tanpa alasan" dalam Pasal 312 UU 22/2009 tidak memberikan kesempatan kepada orang yang melihat kecelakaan untuk menjelaskan alasan tidak melapor ke kepolisian. Padahal orang tersebut memiliki alasan yang wajar dan dapat terjadi ia berada di tempat terjadinya kecelakaan, kemudian berusaha melaporkan kecelakaan ke kantor polisi, namun selang beberapa menit korban kecelakaan meninggal dunia. Oleh karena itu, menurut Pemohon, kedua frasa dalam pasal-pasal dimaksud merugikan hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukum dan anggapan kerugian hak konstitusionalnya di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) dan bersifat spesifik antara potensi anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia dengan berlakunya norma Pasal 531 KUHP dan Pasal 312 UU 22/2009 yang dimohonkan pengujianny