Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi a quo, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyampaikan Pendapat Berbeda (dissenting opinion) dengan pertimbangan hukum sebagai berikut: [6.1] Menimbang bahwa Pemohon melakukan pengujian terhadap beberapa Pasal dalam UU 7/2017 (disingkat UU Pemilu) sebagai berikut: Pasal 168 ayat (2) Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pasal 342 ayat (2) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (1) huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota memuat tanda gambar partai politik, nomor urut dan nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan. Pasal 353 ayat (1) huruf b Pemberian suara untuk Pemilu dilakukan dengan cara: mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Pasal 386 ayat (2) huruf b Suara untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah apabila: b. tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik 716 dan/atau nama calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan. Pasal 420 huruf c dan d Penetapan perolehan jumlah kursi tiap Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan dilakukan dengan ketentuan: c. hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah suara terbanyak. d. nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbanyak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi. Pasal 422 Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah Pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota di satu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara. Pasal 426 ayat (3) Calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota dengan calon dari daftar calon tetap Partai Politik Peserta Pemilu yang sama di daerah pemilihan tersebut berdasarkan suara calon terbanyak berikutnya. Menurut para Pemohon, pasal-pasal a quo dinilai bertentangan dengan UUD1945. [6.2] Menimbang bahwa secara umum, isu hukum utama dalam permohonan Pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan d, Pasal 422, Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan Pemohon dimaksud, kita harus melihat betul dari perspektif ideologis-filosofis dan sosiologis-yuridis mengenai 717 sistem demokrasi yang kita anut, yakni demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.” Perspektif Ideologis-Filosofis Bahwa secara ideologis-filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun PPKI terkait konsep demokrasi yang diwariskan pada pendiri negara (the founding fathers/members) di masa lalu. Termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi saat perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002. Pada rapat BPUPK, 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukan lah demokrasi model barat, tetapi politiek- economische democratie, yaitu politieke-economische democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno, “Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat sejahteranya rakyat jelata, politieke democratie atau parlementaire democratie sahaja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan dilapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kesama rasa sama rataan di lapangan lain. Lapangan lain ini ialah langan rezeki, lapangan ekonomi. Demokrasi politik sahaja belum cukup- yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi.” Mohammad Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pendapatnya. “…Kedaulatan rakyat ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula perkembangan daripada demokrasi Indonesia asli. Semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialism dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat apriori ditolak”. Lebih lanjut, Muhammad Hatta juga menyampaikan, “…Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. 718 Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan di dalam praktik hidup nasional di kemudian hari.” Agus Salim, dalam pidato di hadapan BPUPK, pada 11 Juli 1945 menyampaikan sebagai berikut. “Kebetulan cara permufakatan yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat itu. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan, bahwa disitu ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan, hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu, jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain dalam permusyawaratan itu tidak boleh berkeras menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu…” Dari beberapa pandangan para pendiri bangsa mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semuanya menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atas dasar permusyawaratan- perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam Bahasa David Miller dan Nuffield College, oxford disebut juga sebagai “deliberative democracy” sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut David Miller dan Nuffield College, gagasan deliberative democracy menyebutkan, ”The deliberative ideal also starts from the premise that political preferences will conflict and the purpose of democratic institutions must be to resolve this conflict. But, it envisages this occurring through an open and uncoerced discussion of the issue at stake which the aim of arriving at an agreed judgement. The Process of reaching a decision will also be a process where by initial preferences are transformed to take account of the view of others”. (”Cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik akan berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun, membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain”.) Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan-perwakilan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan 719 perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Dalam kerangka itu pula lah sistem Pemilu itu harus diletakan. Dalam konteks pelaksanaan demokrasi perwakilan, rakyat memilih para wakilnya melalui kendaraan “partai politik” untuk menjadi wakilnya di lembaga perwakilan rakyat (parlemen). Dalam negara demokrasi yang berlandaskan hukum atau negara hukum demokratis (democratics constitutional state), partai politik memiliki fungsi penting dan strategis, diantaranya yakni: 1. Sarana Komunikasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik berperan menampung aspirasi dan informasi dari masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah. Juga sebaliknya menyampaikan informasi dari pemerintah kepada masyarakat berupa rencana, program dan kebijakan pemerintah. Komunikasi politik dalam suatu negara demokrasi mestilah seimbang dan bersifat dua arah baik antara pemerintah kepada rakyat maupun dari rakyat kepada pemerintah melalui jalur partai politik. 2. Sarana Sosialisasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam memahami norma-norma, nilai-nilai, dan aturan perilaku politik. 3. Sarana Rekrutmen Politik. Pada fungsi ini, partai politik melakukan fungsi yang strategis dalam melakukan seleksi dalam pengisian para wakil rakyat yang direkrut melalui jalur partai politik maupun dalam menyiapkan calon-calon pemimpin negara. 4. Sarana Mengelola Konflik. Pada fungsi ini, partai politik dituntut untuk menjadi mediator dan katalisator konflik dalam masyarakat, baik konflik akibat suku, agama, ras, dan antar golongan maupun konflik lainnya yang membutuhkan peran partai politik dalam menyelesaikannya. Partai politik harus membangun suasana kondusif dan harmonis di tengah-tengah masyarakat. Terutama jelang konstestasi Pemilu yang berpotensi besar menaikan suhu dan tensi politik. 5. Sarana Melakukan Kontrol Politik. Pada fungsi ini, partai politik harus menjadi pengontrol dan penyeimbang bagi kekuasaan pemerintahan negara agar 720 kebijakan-kebijakan pemerintah yang dibuat benar-benar bertujuan mencapai tujuan negara yang adil dan makmur sebagaimana visi dan tujuan negara yang termaktub pada pembukaan alinea ke-4 UUD 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam memelihara ketertiban dunia sehingga tercipta masyarakat adil dan Makmur. 6. Sarana Partisipasi Politik. Pada fungsi ini, partai politik memiliki peranan strategis dalam memengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sebab, partai politik merupakan wadah dalam menampung aspirasi rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional di semua bidang. Partisipasi rakyat perlu didengarkan. Dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi telah merumuskan kriteria apa yang dimaksud dengan partisipasi yang bermakna (meaningful participation), yakni hak masyarakat untuk didengarkan pendapatnya (right to hear), hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be consider), dan hak masyarakat untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to have explanation). Oleh karena itu, penting bagi partai politik untuk betul-betul mendengar aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya. Dari beberapa fungsi partai politik yang telah diuraikan di atas, menjadi jelas bahwa partai politik memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam suatu negara hukum yang demokratis dalam rangka mewujudkan cita-cita bersama suatu bangsa. Dalam kerangka itu pula, peserta dalam Pemilu untuk memilih para wakil rakyat di lembaga perwakilan rakyat adalah partai politik. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan,” Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. Bahkan apabila ditelusuri lebih jauh Risalah Perubahan UUD 1945 yang terjadi pada kurun waktu 1999-2002, terdapat wacana untuk memasukan aturan mengenai Partai Politik di dalam konstitusi. Adalah Valina Singka Subekti dari Fraksi Utusan Golongan (F-UG) yang menyinggung pentingnya aturan Partai Politik dimuat di dalam konstitusi. Meskipun pada akhirnya tidak ada kesepakatan lebih lanjut mengenai hal ini. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara 721 Republik Indonesia Tahun 1945: Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, hal.515). “Sejak awal kami berpendapat bahwa memang pemilihan umum itu mesti masuk di dalam konstitusi, tidak hanya pemilihan umum menurut fraksi kami, tetapi juga partai politik pun harus secara eksplisit diatur di dalam, disebutkan dan diatur di dalam konstitusi kita. Oleh karena kita tahu bahwa partai politik itu adalah tiangnya demokrasi dan bagi negara-negara yang menganut sistim demokrasi Konstitusional maupun perwakilan maka memang partai politik itu menjadi alat yang fundamental di dalam melaksanakan perwakilan rakyat itu. Jadi tidak akan ada dewan perwakilan dan tidak akan ada pemilihan umum bila kita tidak punya partai politik. Dan kalau kita mempelajari Konstitusi-Konstitusi negara lain pun juga memang partai politik itu disebutkan secara eksplisit di dalam Konstitusi dengan tujuan untuk memberikan pengakuan pada hak-hak politik rakyat dan dengan tujuan untuk memberikan kemungkinan untuk didirikannya partai politik yang dapat menjamin kehidupan politik yang demokratis”. Oleh karena itu, dalam Pemilu anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota pesertanya adalah partai politik dan bukan perseorangan calon anggota DPR, DRPD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini menyirat makna bahwa pada dasarnya sistem Pemilu di negara kita menganut sistem proporsional. Sebab, yang dipilih dalam Pemilu untuk menentukan anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota adalah partai politik sebagai peserta Pemilu. Sementara itu, dalam Pemilu anggota DPD, sistem yang dipakai adalah sistem distrik, karena peserta Pemilu dalam pemilihan anggota DPD adalah perseorangan. Dalam Risalah Rapat Perubahan UUD 1945, wacana terkait sistem Pemilu sempat beberapa kali disinggung. Pada Rapat Panitia Ad Hoc (PAH) I BP MPR ke- 39, 6 Juni 2000, Jacob Tobing menyampaikan ringkasan pandangan fraksi-fraksi, salah satunya terkait dengan sistem Pemilu. Berikut pendapatnya (Naskah Komprehensif Perubahan U