Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan atas penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, bertanggal 15 Juli 2010; [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) lebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; 3. tenggang waktu pengajuan permohonan. Terhadap ketiga hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, 59 selanjutnya disebut UU MK) junctis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya Pasangan Calon pada awalnya diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dalam Pasal 236C UU 12/2008 ditetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan 60 kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang- undang ini diundangkan”; Sementara itu, pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Pemilukada Kabupaten Kaur dengan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 (vide Bukti P-39) maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 serta berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, bertanggal 14 Mei 2010 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kaur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah Kabupaten kaur Tahun 2010, bertanggal 17 Mei 2010, Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III adalah peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 dengan Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Nomor Urut 8 (vide Bukti P-5 dan Bukti P-8); 61 [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa para Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan; [3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Kaur ditetapkan oleh Termohon pada hari Kamis, 15 Juli 2010 berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor 14/KPU-KK/VII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010, sehingga batas akhir waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Selasa, 20 Juli 2010, karena Sabtu dan Minggu tanggal 16 Juli 2010 dan 17 Juli 2010 tidak dihitung sebagai hari kerja; [3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, 20 Juli 2010 pukul 16.00 WIB, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008; Pokok Perkara [3.11] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut. [3.11.1] Bahwa para Pemohon berkeberatan terhadap Penetapan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Kabupaten Kaur Nomor 14/KPU-KK/VIII/2010 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2010 bertanggal 15 Juli 2010 karena 62 proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Kaur dinilai oleh para Pemohon memiliki cacat hukum dengan alasan-alasan: 1. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010 Termohon telah menerbitkan Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 mengenai Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur yang lolos dan telah memenuhi syarat administrasi sehingga ditetapkan sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kaur sebanyak 11 (sebelas) Pasangan Calon dari 13 (tiga belas) Pasangan Calon yang mendaftar sebagai Pasangan Calon Pemilukada Kabupaten Kaur; 2. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasan