Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Harjono memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut: Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan Pasal 244 KUHAP yang menyatakan: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung terdawa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.” 32 Dari pasal a quo yang menjadi persoalan hukum adalah frasa "kecuali terhadap putusan bebas". Keberadaan pasal a quo tidak dapat dipisahkan dengan pasal-pasal lain dalam KUHAP bahkan dari sistem KUHAP secara komprehensif. UU Nomor 8 Tahun 1981 menggantikan Het Herziene Inlandsch Reglement (Staatblad Tahun 1941 Nomor 44) yang dikenal sebagai HIR, dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Drt. Tahun 1951 (LN. Tahun 1951, TLN Nomor 81) yang oleh UU KUHAP konsideran menimbang huruf (d) dinyatakan "perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan cita cita hukum nasional". Bahwa pasal yang dimohonkan pemohon berkaitan antara lain dengan Pasal 191 KUHAP yang menyatakan ayat (1): “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: "jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdawa terbukti, ,tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu perbuatan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. Dengan demikian jelas bahwa KUHAP membedakan antara kedua hal tersebut. Pasal 191 ayat (1) berkaitan dengan pembuktian di dalam persidangan yang tidak dapat membuktian bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan, sedangkan yang ayat (2) dalam persidangan terbukti terdakwa melakukan perbuatan tetapi perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana. Inti dari perbedaan tersebut menyangkut dua hal yang pertama masalah fakta (a question of fact), sedangkan yang kedua adalah persoalan hukum (a question of law). Perbedaan sedemikian adalah tepat dan wajar. Persoalan fakta sumbernya adalah persidangan pemeriksaan bukti oleh karena itu keyakinan hakim menjadi penting, sedangkan masalah hukum menyangkut pendapat hakim terhadap peristiwa yang terjadi. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana baru relevan kalau sudah terbukti dari pemeriksaaan persidangan adanya fakta hukum hubungan antara seseorang yang melakukan dengan perbuatan yang didakwakan. Kalau dalam persidangan tidak dapat dibuktikan adanya fakta hukum demikian maka seharusnya dan sewajarnya terdakwa dibebaskan. Siapa yang seharusnya dapat menentukan ada fakta hukum hubungan antara seseorang dengan perbuatan pidana tertentu, tidak lain adalah hakim yang memeriksa pembuktian di 33 persidangan bukannya pihak lain. Kepada mereka (terdakwa) yang telah menjalani pemeriksaan persidangan yang terpaksa hak asasinya dikurangi karena statusnya terdakwa yang kepadanya penahanan dapat dilakukan, ternyata tidak didapatkan fakta hukum dalam persidangan yang sah bahwa mereka (terdakwa) adalah yang melakukan perbuatan yang didakwakan, maka haruslah dihargai haknya dan dilindungi demi kepastian hukum. Jika haknya tidak dilindungi maka akan dipertanyakan apa artinya persidangan yang telah dijalaninya, padahal persidangan tersebut sah secara hukum, sehingga putusannya harus dihormati. Terdakwa dalam persidangan berhadapan dengan institusi baik penuntut umum maupun hakim bukan berhadapan dengan perorangannya. Perlindungan yang demikian sesuai dengan jaminan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikan pengecualian pengajuan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana diatur oleh Pasal 244 KUHAP merupakan perlindungan hak asasi manusia terhadap mereka yang haknya pernah dilanggar karena statusnya terdakwa, setelah adanya putusan pengadilan yang sah. KUHAP mengatur secara komprehensif bagaimana melindungi seseorang yang telah diputus bebas. Pasal 67 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan banding, demikian halnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Perlindungan terhadap seseorang yang telah diputus bebas tidak saja dengan cara melarang pengajuan banding pada putusan bebas, bahkan terdakwa berhak untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 68 juncto Pasal 95 jika terdakwa diadili ternyata keliru mengenai orangnya. Seorang terdakwa diadili keliru mengenai orangnya sewajarnya kalau kemudian harus diputus bebas dan bahkan hukum mrmberi hak untuk menuntut ganti rugi. Demikian lah KUHAP melindungi hak asasi seseorang. Kasasi bukanlah cara Mahkamah Agung untuk mengawasi hakim pada peradilan yang dibawahnya. Kasasi adalah upaya hukum biasa. Sebagai upaya hukum kasasi dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pihak yang memerlukan. Kepada terdakwa yang telah diputus bebas oleh pengadilan yang proses peradilannya sah atau tidak cacat hukum harus mendapatkan perlindungan, hanya saja caranya berbeda yaitu tidak dengan cara memberikan hak untuk mengajukan kasasi tetapi justru dengan cara perkaranya tidak dapat dikasasi, dengan cara demikian ada arti atau makna proses peradilan yang telah dijalaninya. Putusan bebas bukanlah belas kasihan hakim terhadap terdakwa, tetapi hak dari terdakwa kalau ternyata memang 34 penuntut umum tidak dapat membuktikan adanya fakta hukum hubungan antara diri terdakwa dengan peristiwa pidana yang dituduhkan kepadanya. Penuntut umum oleh KUHAP telah diberi hak untuk mengurangi kebebasan terdakwa bahkan sejak dari penyidikan telah dikurangi hak terdakwa tersebut, oleh karena itu adalah wajar jika kemudian ternyata dalam kurun waktu sampai pembuktian di depan persidangan terbuti tidak ditemukan keterlibatan terdakwa, maka tedakwa harus menikmati kebebasannya kembali sebagai orang yang tidak bersalah.Hal demikian sangat logis sekali. Putusan pengadilan yang prosesnya telah sah dan tidak cacat hukum adalah kata kunci harus dihargainya putusan tersebut bahkan hukum harus menegakkan putusan yang demikian, itulah termasuk makna atau pengertian negara hukum. Apakah mungkin sebuah putusan pengadilan diambil dalam proses yang tidak sah oleh karenanya putusan tersebut cacat hukum. Mungkin sekali dan KUHAP telah melindungi pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan yang demikian dengan membuka kemungkinan untuk dikoreksi yaitu dengan cara mengajukan kasasi sebagai upaya hukum, sekali lagi kasasi diberikan kepada pihak-pihak dan bukan sarana Mahkamah Agung untuk mengawasi peradilan di bawahnya. Karena upaya hukum kasasi dimaksudkan sebagai upaya hukum untuk melindungi pihak yang terlibat dalam proses peradilan maka hanya pihak saja yang diberi hak tersebut. Kapan terjadi proses peradilan yang cacat hukum. Kalau dihubungkan dengan kasasi proses tersebut terjadi apabila pengadilan telah: (a) menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu secara salah atau bahkan tidak meterapkan peraturan hukum yang seharusnya diterapkan, (b) mengadili dengan cara yang tidak benar menurut undang-undang, (c) pengadilan telah melampaui kewenangannya ( vide Pasal 253 KUHAP). Pertanyaan pokoknya apakah perlindungan terdakwa yang diatur secara logis dan komprehensif demikian tersebut bertentangan dengan konstitusi, yang salah satu perlindungan tersebut adalah Pasal 244 KUHAP. Pasal yang mana dalam konstitusi yang telah dilanggar oleh ketentuan tersebut. Terdakwa harus mendapatkan perlindungan hukum termasuk harus tetap dianggap tak bersalah, haknya untuk diadili dengan proses due process of law dan proses peradilan yang tidak cacat hukum. Sekali terdakwa diadili dengan proses yang benar maka hak- hak terdakwa harus dijaga berdasarkan keputusan tersebut sebab kalau tidak maka tidak ada makna proses peradilan yang telah dialaminya dan tidak ada 35 kepastian hukum baik terhadap proses peradilannya maupun bagi terdakwa sendiri. Dengan dihilangkannya frasa "kecuali putusan bebas" Pasal 244 KUHAP maka secara fundamental telah merobohkan sistem KUHAP, yang implikasinya akan memandulkan banyak pasal KUHAP yang lain, padahal penghilangan tersebut tidak ada dasar konstitusionalnya. Praktik bukanlah rujukan untuk menyatakan sebuah undang-undang bertentangan dengan Undang Undang Dasar dan justru pengujian undang-undang seringkali dimaksudkan untuk mengoreksi apakah praktik yang berlaku telah sesuai dengan konstitusi, oleh karenanya tidak jarang Mahkamah memutuskan dengan konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) untuk mengoreksi praktik yang tidak benar tersebut dan tidak sebaliknya. PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar