Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang 37 terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 38 d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 191 ayat (1) dan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 191 ayat (1) UU 7/2014 “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota ditetapkan paling sedikit 20 (dua puluh) kursi dan paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi.” Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 “Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jumlah Penduduk kabupaten/kota yang bersangkutan dengan ketentuan: h. kabupaten/kota dengan jumlah Penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi.” terhadap Pasal 1 ayat (2), 22E ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang- Undang Dasar.” Pasal 22E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.” Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” 2. Bahwa para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) [vide bukti P-1 dan bukti P-5] 39 dan Pemohon I telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu calon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) Bogor 4 sesuai Keputusan KPU Kabupaten Bogor Nomor 1098 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023 [vide bukti P-2]. Adapun Pemohon II berstatus sebagai pemilih/konstituen yang tinggal di Dapil Bogor 4 yang telah memberikan suaranya kepada Pemohon I pada saat pencoblosan; 3. Bahwa Pemohon I memperoleh suara terbanyak di internal Partai Amanat Nasional Dapil Bogor 4, yakni sebesar 11.581 suara dan merupakan peringkat kedelapan dalam perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD kabupaten pada dapil tersebut. Berdasarkan formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota untuk pengisian DPRD Kabupaten Bogor pada Dapil Bogor 4, jumlah suara sah Partai Amanat Nasional dan Calon mencapai 22.885 suara [vide Bukti P-3]. Namun, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 menetapkan bahwa Kabupaten Bogor untuk Dapil Bogor 4 memperoleh alokasi sejumlah 7 (tujuh) kursi, yang meliputi wilayah Kecamatan Ciampea, Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan Pamijahan, Kecamatan Dramaga dan Kecamatan Tenjolaya [vide Bukti P-4], padahal pada Pemilu 2019 alokasi kursi Dapil Bogor 4 mencapai 9 (sembilan) kursi; 4. Bahwa menurut para Pemohon, dengan berlakunya Pasal 191 ayat (1) UU 7/2017 yang membatasi jumlah kursi anggota DPRD untuk setiap kabupaten/kota, yakni paling banyak 55 (lima puluh lima) kursi serta ketentuan Pasal 191 ayat (2) huruf h UU 7/2017 yang menyatakan bahwa kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 3.000.000 (tiga juta) orang memperoleh alokasi 55 (lima puluh lima) kursi telah merugikan hak konstitusional Pemohon I sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 serta hak konstitusional Pemohon II sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, karena Pemohon I sebagai peringkat kedelapan dalam perolehan suara calon anggota DPRD Kab/Kota berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-DPRD sebagaimana dimaksud pada angka 3, tidak dapat ditetapkan sebagai anggota DPRD 40 kabupaten terpilih. Sehingga, Pemohon I tidak me