Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959 selanjutnya disebut UU 4/2009) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945); [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan 37 terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan hukum (legal standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian suatu Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia, termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; [3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU- III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; 38 d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.7] Menimbang bahwa dengan demikian agar seseorang atau suatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945, menurut ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, orang atau pihak dimaksud haruslah: a. menjelaskan kualifikasinya, yaitu apakah sebagai perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat, badan hukum, atau lembaga negara; b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya, dalam kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebagai akibat diberlakukannya Undang- Undang yang dimohonkan pengujian; [3.8] Menimbang bahwa Pemohon adalah penduduk asli Pulau Bangka yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya, karena berlakunya Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 127 UU 4/2009; Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan 28I ayat (2) UUD 1945 karena mendapatkan perlakuan yang berbeda (diskriminatif). Secara konkrit kerugian tersebut diakibatkan Pemohon yang selama empat tahun mencari timah dengan sistem membuka tambang inkonvensional yang mempergunakan peralatan sederhana. Pada awalnya klasifikasi yang dipergunakan oleh PT.Timah untuk kegiatan penambangan dengan kemampuan pemindahan material tambang di bawah 30m/jam, namun pengertian tersebut bergeser menjadi kegiatan penambangan timah yang dilakukan oleh masyarakat secara umum; Bahwa Pemohon bekerja menggunakan sistim kemitraan dengan PT. Timah, yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan milik PT.Timah, dan hasil yang didapatkan wajib dijual hanya kepada PT.Timah, namun dengan mulai diterapkannya UU 4/2009 membuat Pemohon merasa terancam, mengingat adanya persyaratan yang 39 sangat berat untuk memenuhi kualifikasi seperti yang disebutkan dalam Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009. Selain itu, menurut Pemohon apabila UU 4/2009 diterapkan maka secara otomatis PT.Timah tidak diperbolehkan lagi menerapkan sistem kemitraan sesuai Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2) yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kehilangan mata pencaharian; [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sehingga Pemohon dapat mengajukan permohonan a quo; [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo serta Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 125 ayat (2), Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 127 UU 4/2009 terhadap UUD 1945, yang masing-masing menyatakan: Pasal 125 ayat (2) : Pelaksana usaha jasa pertambangan dapat berupa badan usaha, koperasi, atau perseorangan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh Menteri. Pasal 126 : (1) Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan/atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan di wilayah usaha pertambangan yang diusahakannya, kecuali dengan izin Menteri. (2) Pemberian izin Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila: a. tidak terdapat perusahaan jasa pertambangan sejenis di wilayah tersebut; atau b. tidak ada perusahaan jasa pertambangan yang berminat/mampu. 40 Pasal 127: Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan usaha jasa pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Pasal 125, dan Pasal 126 diatur dengan peraturan menteri. Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut: Menurut Pemohon, frasa “klasifikasi dan kualifikasi yang telah ditetapkan oleh menteri” dalam Pasal 125 ayat (2) UU 4/2009, adalah kontradiktif dan diskriminatif, mengingat dalam penjelasannya dikatakan cukup jelas, apalagi menurut Pemohon syarat mendirikan badan-badan usaha seperti koperasi perizinannya tidak wajib harus dari Menteri. Selain itu, menurut Pemohon frasa “Pemegang IUP atau IUPK dilarang melibatkan anak perusahaan dan atau afiliasinya dalam bidang usaha jasa pertambangan” yang tercantum dalam Pasal 126 ayat (1) UU 4/2009 adalah sebuah bentuk aturan yang bertujuan memonopoli hasil sumber daya alam dengan tidak sedikitpun memikirkan kehidupan rakyat sekitar sehingga mengak