Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018, selanjutnya disebut UU 2/2017) terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon sebagai berikut. [3.3.1] Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara pengujian undang-undang, Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan para Pemohon pada hari Selasa, tanggal 22 Juli 2025. Dalam persidangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU MK dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan 24 Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 2/2021), Mahkamah telah memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan para Pemohon, yaitu berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, alasan-alasan permohonan (posita), dan hal-hal yang dimohonkan (petitum) sehingga sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam PMK 2/2021. Selanjutnya, pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025, para Pemohon telah menyampaikan perbaikan permohonan kepada Mahkamah dan telah diperiksa dalam Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dengan agenda memeriksa perbaikan permohonan pada hari Senin, tanggal 4 Agustus 2025; [3.3.2] Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama permohonan para Pemohon, in casu sistematika permohonan a quo, pada dasarnya telah disusun sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) huruf b PMK 2/2021, yaitu secara formil telah menguraikan perihal kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum para Pemohon, dan alasan-alasan permohonan. Sebelum menguraikan ihwal ketiga hal tersebut, para Pemohon juga telah menguraikan perihal identitas para Pemohon. Selain itu, sebagai bagian dari sistematika yang harus dipenuhi sesuai dengan PMK 2/2021, permohonan para Pemohon telah memuat hal-hal yang dimohonkan kepada Mahkamah untuk diputus. Namun demikian, sekalipun telah disusun dan memuat sistematika permohonan secara benar, penilaian perihal keterpenuhan syarat formal suatu permohonan tidak hanya sampai pada sistematika an sich. Dalam hal ini, Mahkamah juga akan menilai keterpenuhan isi/substansi dari masing-masing sistematika dimaksud. [3.3.3] Bahwa pasal atau norma UU 2/2017 yang dimohonkan para Pemohon untuk dilakukan pengujian konstitusionalitasnya berjumlah 5 (lima) pasal yang terdiri dari 16 ayat dan 3 (tiga) huruf yaitu Pasal 5 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e; Pasal 30 ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7); Pasal 70 ayat (4), Pasal 71 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6); dan Pasal 84 ayat (2), ayat (5), ayat (6), ayat (9) UU 2/2017. Setelah dicermati secara saksama permohonan para Pemohon, dalam menjelaskan kedudukan hukumnya para Pemohon telah ternyata tidak menguraikan dasar hukum yang menjadi hak para Pemohon untuk dapat mewakili kepentingan 25 organisasi, yaitu untuk Pemohon I mewakili Asosiasi Kontraktor Seluruh Indonesia (AKSI), sedangkan Pemohon II mewakili kepentingan Perhimpunan Ahli Teknik Indonesia (PATI). Berkaitan dengan hal tersebut Pemohon I hanya mengaitkan dengan ketentuan Pasal 31 AD/ART AKSI, sedangkan Pemohon II hanya mengaitkan dengan ketentuan Pasal 41 AD/ART PATI, tanpa para Pemohon dapat menunjukkan bukti adanya peraturan asosiasi, keputusan rapat pimpinan dan penetapan pengurus pusat, yang memberikan hak kepada para Pemohon untuk dapat bertindak mewakili kepentingan organisasi di pengadilan in casu di Mahkamah Konstitusi. Lebih lanjut, berkenaan dengan uraian alasan-alasan permohonan, dari semua pasal dan/atau ayat yang dimohonkan pengujian, dalam alasan-alasan permohonan telah ternyata para Pemohon tidak menguraikan secara jelas pertentangan masing-masing norma dan/atau ayat tersebut dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan sebagai dasar pengujian. Hal demikian, mengakibatkan Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan pasti pertentangan semua pasal atau norma yang diuji dengan UUD NRI Tahun 1945. Sebab, uraian adanya alasan pertentangan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 merupakan syarat fundamental yang menjadi dasar dalam pengujian undang-undang di Mahkamah. Berkenaan dengan hal ini, para Pemohon lebih menguraikan kasus konkret yang dialami sebagai dampak dari berlakunya UU 2/2017 terhadap aktivitas asosiasi para Pemohon bernaung. Padahal, masalah utama yang seharusnya diuraikan pada bagian alasan-alasan permohonan (posita) adalah mengapa norma yang dilakukan pengujian konstitusionalitasnya sebagaimana dalam petitum permohonan bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Tanpa menjelaskan pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai suatu norma undang-undang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena ketiadaan uraian argumentasi hukum yang mengarah pada pertentangan norma yang jelas dan memadai (komprehensif), perihal permasalahan konstitusionalitas pasal-pasal yang dimohonkan pengujian dalam UU 2/2017 dengan pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945 mengakibatkan alasan-alasan permohonan para Pemohon menjadi tidak jelas; 26 Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena uraian dalam menjelaskan kedudukan hukum dan alasan-alasan permohonan (posita) tidak jelas sebagaimana diuraikan dalam Sub-paragraf [3.3.2] sampai dengan Sub-paragraf [3.3.3] di atas mengakibatkan Mahkamah tidak dapat memahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan para Pemohon, dan karenanya tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan para Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.4] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon tidak jelas atau kabur (obscuur), Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum dan pokok permohonan para Pemohon lebih lanjut. [3.5] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.