Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

[3.1] Menimbang bahwa yang menjadi objek dari Permohonan para Pemohon adalah ketentuan Pasal 205 ayat (4), Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 82 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836, selanjutnya disebut UU 10/2008). Bahwa Pemohon I mendalilkan Pasal 205 ayat (4) dan Penjelasan Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 membuka potensi penghitungan ganda (double counting) dan memunculkan ketidakpastian hukum. Sedangkan terhadap Pasal 212 ayat (3) dan Pasal 211 ayat (3) UU 10/2008, Pemohon I mendalilkan bertentangan dengan sistem Pemilu proporsional terbuka. Bahwa Pemohon II mendalilkan bahwa jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi disproporsionalitas perolehan suara terhadap perolehan kursi sebuah Parpol, dan akan terjadi double counting. Bahwa Pemohon III mendalilkan jika frasa “suara” dalam Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 ditafsirkan sebagai hanya sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi penghitungan ganda. Sedangkan terhadap Pasal 211 ayat (3) dan Pasal 212 ayat (3) UU 10/2008 mutatis-mutandis dengan dalil Pemohon I. Bahwa Pemohon IV mendalilkan bahwa Pasal 205 ayat (4) dalam pelaksanaannya menimbulkan multitafsir terutama dalam memaknai frasa “suara” yang jika ditafsirkan hanya sebagai sisa suara dari Parpol yang memenuhi BPP, maka akan terjadi ketidakadilan, karena terhadap partai besar akan terjadi overrepresentation, dan sebaliknya pada partai kecil akan terjadi underrepresentation. [3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal- hal berikut: 1. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; 2. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo. Terhadap kedua hal tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut: 83 Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kewenangan Mahkamah tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358); [3.4] Menimbang bahwa karena permohonan a quo adalah pengujian Undang- Undang in casu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili dan memutus permohonan a quo; [3.5] Menimbang bahwa UUD 1945 tidak mengatur tata cara pemilihan umum dan cara partai politik mendapatkan kursi dalam pemilihan umum, dan menurut Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan Undang-Undang. [3.6] Menimbang bahwa UU 10/2008 adalah Undang-Undang organik sebagai pelaksanaan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945, sehingga Undang-Undang a quo merupakan sumber hukum bagi Mahkamah dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Bahwa menurut Pasal 24C UUD 1945 Mahkamah berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu atau dengan kata lain, UUD 1945 menetapkan Mahkamah sebagai forum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu dan sebagaimana asas yang telah diterima secara universal bahwa apabila suatu pengadilan ditetapkan sebagai forum penyelesaian perselisihan, maka pengadilan tersebut diberikan kewenangan untuk menerapkan dan menafsirkan hukum substansi. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk menerapkan dan menafsirkan UU 10/2008. 84 [3.7] Menimbang bahwa terdapat Pemohon yang dalam permohonannya tidak mempersoalkan konstitusionalitas Pasal 205 ayat (4) UU 10/2008 namun hanya mempersoalkan penafsiran pasal a quo, sehingga andaipun Mahkamah tidak sampai kepada