Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun Tahun 2013

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013; 104 [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut: a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan a quo; b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo; c. tenggang waktu pengajuan permohonan; Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 32/2004 juncto UU 12/2008), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan 105 Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, ”Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”; Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, ”Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”; Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas; [3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013; dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 41.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili perkara a quo; 106 Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada; [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun mengenai Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013 Nomor 36.270.01/BA/VII/2013 bertanggal lima belas bulan Juli tahun dua ribu tiga belas, Pemohon Calon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 dengan Nomor Urut 3; Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo; Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan [3.7] Menimbang bahwa Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008, Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 menyatakan, “Tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”; [3.8] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kota Madiun Tahun 2013 dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, bertanggal empat bulan September tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 40.270.01/Kpts/KPU.Kota-014.329982/2013 tentang Penetapan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2013, bertanggal 4 September 2013. Dengan demikian, 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil 107 penghitungan suara oleh Termohon adalah hari Kamis, 5 September 2013, hari Jumat, 6 September 2013, dan hari Senin, 9 September 2013, karena hari Sabtu, 7 September 2013 dan Minggu, 8 September 2013, bukan hari kerja; [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 9 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 397/PAN.MK/2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan; [3.10] Menimbang oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Dalam Pokok Permohonan [3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 melakukan politik uang di Kecamatan Kartoharjo, Kecamatan Mangunharjo, dan Kecamatan Taman, yang mengakibatkan: a. Di Kecamatan Mangunharjo Pemohon memperoleh 8.922 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 mempe