Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION) [6.3] Menimbang bahwa permohonan Pemohon berkenaan dengan norma Pasal 34 UU 30/2002 yang menyatakan, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Perihal norma a quo, Pemohon pada intinya mendalilkan, frasa “4 (empat) tahun” dalam norma Pasal 34 UU 30/2002 adalah inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai secara bersyarat menjadi frasa “5 (lima) tahun”, sehingga pemaknaan baru norma a quo selengkapnya menjadi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan”. Dalam Putusannya, Mahkamah, in casu mayoritas Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon, sehingga masa jabatan Pimpinan KPK yang semula adalah 4 (empat) tahun berubah menjadi 5 (lima) tahun. Berkenaan dengan Putusan Mahkamah terhadap frasa “4 (empat) tahun” menjadi “5 (lima) tahun” a quo, kami, Hakim Konstitusi Suhartoyo, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Hakim Konstitusi Saldi Isra, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion) dengan Putusan dimaksud. [6.4] Menimbang bahwa KPK merupakan salah satu lembaga independen (independent agency) yang meskipun keberadaannya tidak diatur dalam UUD 1945, namun dipandang penting secara konstitusional (constitutional important), khususnya untuk memberantas tindak pidana korupsi, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah dalam beberapa Putusannya (vide Putusan Nomor 012- 016-019/PUU-IV/2006, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 19 Desember 2006; Putusan Nomor 31/PUU-X/2012, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012; dan Putusan Nomor 73/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021) yang pada pokoknya menyatakan: 125 “bahwa KPK dibentuk dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, karena pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Sehingga pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional. Sementara itu, lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti KPK dapat dianggap penting secara konstitusional (constitutional important) dan termasuk lembaga yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud oleh Pasal 24 ayat (3) UUD 1945” [6.5] Menimbang bahwa meskipun KPK disebut sebagai lembaga yang dianggap penting secara konstitusional, namun KPK tetaplah merupakan lembaga yang dibentuk karena upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang sudah ada sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, dibentuklah lembaga negara bantu (auxiliary state organ) yang mempunyai fungsi pendukung atau penunjang kompleksitas dari fungsi lembaga negara utama (main state organs). Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut. Dalam kaitan ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, Paragraf [3.19], menyatakan: “…Jika dicermati, dalam Konsiderans Menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan: bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi. Berpijak dari Konsiderans tersebut, yang dimaksud sebagai lembaga pemerintah yang dalam hal ini menangani perkara tindak pidana korupsi ialah Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini dapat diketahui dengan mengingat bahwa tugas penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan kewenangan Kepolisian dan/atau Kejaksaan. Dengan demikian, dasar pembentukan KPK ialah karena belum optimalnya lembaga negara in casu Kepolisian dan Kejaksaan yang mengalami public distrust dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum, dibentuklah KPK.” 126 [6.6] Menimbang bahwa penataan lembaga negara apalagi yang merupakan auxiliary agency bukanlah bersifat statis melainkan hal yang bersifat dinamis dan konstan. Oleh karenanya, penataan tersebut harus senantiasa dinilai relevan oleh negara dan masyarakat. Salah satu variabel pentingnya dilakukan penataan lembaga negara karena lembaga tersebut memiliki sifat bergerak secara aktif sehingga senantiasa mengalami dinamika seiring dengan kompleksitas permasalahan negara. Dalam konteks itu, pendekatan tradisional yang berdasarkan pada konsep pemisahan kekuasaan (separation of power) yang selama ini digunakan tidak lagi memadai dalam menata kekuasaan negara. Tantangan saat ini tidak lagi semata berfokus pada pengendalian kekuasaan dan pemberian legitimasi demokratis pada lembaga negara, namun juga bagaimana lembaga negara dapat menghasilkan kebijakan yang tepat dalam mengatur masyarakat. Konsepsi peran negara sangat memengaruhi bagaimana lembaga negara distrukturkan dan didesain. Strategis tidaknya suatu lembaga akan sangat ditentukan oleh kuat lemahnya kedudukan lembaga tersebut dibandingkan lembaga-lembaga negara yang lain. Karena itu, penting melihat bagaimana sebetulnya kedudukan masing- masing lembaga negara, termasuk yang dikategorikan sebagai state auxiliary agencies dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. [6.7] Menimbang bahwa dilihat dari segi latar belakang pembentukan KPK serta desain lembaganya, pengaturan kelembagaan KPK merupakan wewenang pembuat undang-undang. Pembuat undang-undang berwenang menerjemahkan kebutuhan masyarakat dan memotret dinamika permasalahan yang ada sehingga dapat menilai relevansi kelembagaan KPK sepanjang tidak bertentangan dengan konstitusi dan independensi dari KPK. Meskipun telah terang bahwa KPK bagian dari rumpun eksekutif, namun Pasal 3 UU 19/2019 menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Pengaturan demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XVII/2019, yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021. Dengan adanya penegasan demikian, nilai independensi kelembagaan KPK yang lepas dari pengaruh cabang manapun merupakan unsur krusial dalam pembentukan 127 dan penataan desain kelembagaan KPK. Dalam kaitan ini pula, kami perlu menegaskan sebagai berikut: Pertama, perihal independensi dapat dilihat bagaimana lembaga tersebut menjalankan tugas dan fungsi yang telah ditegaskan dalam dasar hukum pembentukannya, sebagai syarat normatif. Makna independen ialah terbebas dari pengaruh, kontrol, ataupun kehendak dari cabang kekuasaan lembaga yang terlibat dalam proses pengisiannya. Ihwal ini, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota lembaga negara independen harus diatur secara khusus dan tidak langsung berdasarkan kehendak lembaga yang mengisinya. Kedua, selain syarat normatif tersebut, independensi kelembagaan secara formil dapat dilihat dari susunan kepemimpinan lembaga negara independen yang tidak berasal dari partai politik tertentu. Tujuannya, agar kepemimpinan lembaga tetap transparan dan akuntabel, periode jabatan kepemimpinan lembaga negara independen bersifat definitif, selesai masa jabatan secara bersamaan, dan untuk periode berikutnya dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) periode. [6.8] Menimbang bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 dengan mengubah periodisasi masa jabatan pimpinan dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun. Akan tetapi, argumentasi yang dibangun oleh Pemohon sama sekali tidak menyinggung mengenai keterkaitan masa jabatan pimpinan KPK dimaksud dalam konteks kelembagaan KPK. Adapun dalil Pemohon yang mengutarakan bahwa masa jabatan pimpinan KPK yang lebih singkat dibandingkan dengan beberapa lembaga non kementerian lain berdampak pada munculnya anggapan bahwa kedudukan KPK lebih rendah dibanding dengan lembaga non kementerian lainnya merupakan asumsi belaka karena tidak ditopang oleh bukti-bukti yang cukup dan meyakinkan. Padahal, karakteristik independensi kelembagaan KPK tetap dijamin tanpa ada keterkaitannya dengan masa jabatan pimpinan. Terlebih lagi, berkenaan dengan masa jabatan sejumlah komisi atau lembaga, telah ternyata terdapat ketidakseragaman dalam pengaturannya. Misalnya, Pimpinan KPK memegang jabatan selama 4 (empat) tahun; Anggota Komisi Informasi diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun; Masa jabatan anggota KPPU adalah 5 (lima) tahun; masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun; Anggota Komisi Yudisial memegang jabatan selama masa 5 (lima) tahun; dan Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun. 128 [6.9] Menimbang bahwa ketidakseragaman mengenai masa jabatan komisi negara di Indonesia tidak dapat ditafsirkan telah menimbulkan ketidaksetaraan, ketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan diskriminatif, serta timbulnya keraguan masyarakat atas posisi dan independensi KPK dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Argumentasi perubahan periodisasi masa jabatan pimpinan KPK selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan. Namun, Pemohon menitikberatkan dasar pengujian pada adanya pelanggaran hak konstitusional. Padahal pengaturan mengenai masa jabatan pimpinan KPK juga mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KPK. Perlindungan hak yang dimaksud adalah (1) hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 4 (empat) tahun; dan (2) hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Argumentasi yang dibangun oleh Pemohon adalah bahwa masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun merupakan bentuk ketidakadilan sebab ada masa jabatan di lembaga non kementerian lain yang memiliki periode lebih panjang, yaitu 5 (lima) tahun. Namun, Pemohon berdalih bahwa seharusnya masa jabatan pimpinan KPK adalah 5 (lima) tahun agar diperlakukan sama atau ada keadilan dalam perlindungan hak antara pimpinan KPK dengan pimpinan lembaga non kementerian lainnya. Terhadap bangunan argumentasi ini, perlu ditanggapi dua hal yaitu: pertama, upaya mengubah masa jabatan pimpinan lembaga negara selayaknya dikaitkan dengan desain kelembagaan dan bukan berkenaan dengan ketidakadilan atau perlakuan yang tidak sama antara masa jabatan satu pimpinan lembaga negara dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara lainnya. Kedua, bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai pimpinan KPK atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPK. Terlebih lagi, dengan Mahkamah mengabulkan permohonan Pemohon yang mengubah masa jabatan pimpinan KPK dari 4 (empat) tahun menjadi 5 (lima) tahun, dikhawatirkan akan memantik permohonan lain di kemudian hari terhadap adanya perbedaan masa jabatan pimpinan di beberapa lembaga atau komisi negara. Dalam kondisi demikian, Mahkamah akan masuk ke wilayah yang selama ini merupakan kewenangan pembentuk undang-undang untuk menentukannya. 129 [6.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, kami berpendapat, Petitum Pemohon yang memohon kepada Mahkamah untuk memaknai norma Pasal 34 UU 30/2002 menjadi “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 5 (lima) tahun”, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya Mahkamah menolak permohonan Pemohon a quo. *** Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal delapan, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh lima, bulan Mei, tahun dua ribu dua puluh tiga, selesai diucapkan pukul 12.23 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Manahan M.P. Sitompul, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Fransisca sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, Presiden atau yang mewakili, dan Pihak Terkait atau yang mewakili. KETUA, ttd. Anwar Usman ANGGOTA-ANGGOTA, ttd. Saldi Isra ttd. Arief Hidayat ttd. Daniel Yusmic P. Foekh ttd. M. Guntur Hamzah 130 ttd. Manahan MP. Sitompul ttd. Enny Nurbaningsih ttd. Suhartoyo ttd. Wahiduddin Adams PANITERA PENGGANTI, ttd. Fransisca