Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. 55 [3.2] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu, Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301, selanjutnya disebut UU 20/2003) terhadap UUD NRI Tahun 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: 56 a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum para Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (2), UU 20/2003, yang menyatakan sebagai berikut: Pasal 11 ayat (2): “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun” 2. Bahwa para Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon I mengkualifikasikan diri sebagai adan hukum privat, yaitu Liga Mahasiswa Indonesia Untuk Demokrasi (LMID), yang dalam hal ini diwakili oleh Tegar Afriansyah dan Syamsul Arif. Badan hukum tersebut berbentuk Perkumpulan, yang berkedudukan di Jakarta Timur. Kegiatan Pemohon I sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 Akta Pendirian menegaskan LMID menjalankan kegiatan dalam mengadvokasi hak-hak rakyat dalam hal akses Pendidikan, Kesehatan, lingkungan, dan keadilan sosial. 4. Bahwa menurut Pemohon I, keberlakuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 yang hanya menjamin pendanaan pendidikan pada jenjang dasar secara aktual 57 menghambat LMID dalam mencapai tujuannya. Pembatasan ini berarti warga negara yang sedang dan/atau akan menempuh pendidikan pada jenjang menengah dan tinggi tidak mendapatkan jaminan hukum terhadap pendanaan pendidikan. Menurut Pemohon, kondisi ini menciptakan "penghalang sistemik" yang membuat tujuan advokasi LMID, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasarnya, menjadi sulit dicapai. Organisasi ini menjadi saksi bisu, bahkan korban, dari sistem yang mengesampingkan potensi anak-anak bangsa yang tidak mampu bersuara. Dengan demikian, dalam batas penalaran yang wajar, keberadaan frasa a quo berimplikasi pada visi, misi, tujuan, kegiatan, dan usaha Pemohon I dalam mengadvokasi pemerataan akses Pendidikan bagi warga negara. 5. Bahwa Pemohon II merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus ibu rumah tangga yang secara aktual terkendala untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Adanya pembatasan jaminan pembiayaan pendidikan oleh negara yang hanya pada jenjang usia 7- 15 tahun (pendidikan dasar) secara langsung menimbulkan beban finansial bagi Pemohon II sebagai ibu untuk membiayai pendidikan anak-anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003 telah memindahkan beban tanggung jawab negara kepada individu dan keluarga, yang berpotensi “melanggengkan lingkaran kemiskinan antar-generasi” bagi keluarga Pemohon II. 6. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV, merupakan perorangan warga negara Indonesia yang berstatus sebagai mahasiswa [Bukti P-14 s.d P-17], yang merasakan dampak tingginya biaya pendidikan tinggi. Tantangan finansial, khususnya terkait dengan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) merupakan hambatan serius yang menjadi kekhawatiran Pemohon III dan Pemohon IV untuk tetap melanjutkan kuliah. Bahwa beban finansial yang tidak dijamin oleh negara pada jenjang pendidikan tinggi mengancam keberlanjutan studi Pemohon III dan Pemohon IV. Kerugian ini bersifat potensial karena dikhawatirkan dapat menyebabkan mereka putus kuliah karena UKT yang tinggi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa ketiadaan jaminan pendanaan pada jenjang pendidikan tinggi mengakibatkan anggaran pendidikan tinggi sangat mudah diotak-atik oleh pemerintah, menciptakan ketidakpastian yang merugikan mahasiswa. 58 7. Bahwa Pemohon V merupakan perorangan warga negara Indonesia, lulusan pendidikan menengah [Bukti P-18], yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang potensial memiliki kerugian hak konstitusional karena adanya pembatasan pembiayaan pendidikan oleh negara hanya pada jenjang pendidikan dasar, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU 20/2003. Pemohon V mengkhawatirkan akan menghadapi hambatan finansial yang signifikan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 8. Bahwa Pemohon I sampai dengan Pemohon V menjelaskan memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pendidikan, term