Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran 42 Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Kedudukan Hukum Para Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; 43 b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana telah dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon sebagai berikut. 1. Bahwa para Pemohon mengajukan pengujian norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 107 ayat (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. Pasal 109 ayat (1) Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur terpilih. 2. Bahwa menurut para Pemohon, pasal-pasal yang diuji a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: Pasal 18 ayat (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Pasal 22E ayat (1) (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. 44 Pasal 28D ayat (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. 3. Bahwa Pemohon I adalah seorang warga negara Indonesia sebagaimana dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Terence Cameron [Bukti P-3] dan merupakan seorang aktivis hukum yang aktif memperjuangkan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi kepastian hukum melalui pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, seperti yang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 61/PUU-XXII/2024 dan 126/PUU- XXII/2024. Bahwa Pemohon I juga merupakan pemilih yang terdaftar di Provinsi Daerah Khusus Jakarta [Bukti P-4]. Pemohon I beranggapan memiliki hak konstitusional terhadap berlakunya ketentuan norma Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 109 ayat (1) UU 10/2016 yang bertentangan dengan prinsip keadilan, demokrasi, dan kepastian hukum sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945; 4. Bahwa Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Geszi Muhammad Nesta [Bukti P-5] yang terdaftar sebagai pemilih di Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana dibuktikan dengan tangkapan layar situs cekdptonline.kpu.go.id [Bukti P-6] dan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka pada Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025; 5. Bahwa Pemohon III adalah warga negara Indonesia, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Adnisa Prettya [Bukti P-7] yang terdaftar sebagai pemilih di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dibuktikan melalui tangkapan layar situs cekdptonline.kpu.go.id [Bukti P-8], serta akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pangkalpinang pada Pilkada Ulang Tahun 2025 pada tanggal 27 Agustus 2025; 6. Bahwa tidak adanya ketentuan yang mewajibkan pasangan calon kepala daerah terpilih memperoleh suara mayoritas lebih dari 50% suara pemilih, berpotensi memberikan legitimasi yang sangat rendah. Secara teoritis dan matematis, dalam kondisi terdapat 5 (lima) pasangan calon kepala daerah 45 sebagaimana terjadi di Kabupaten Bangka, pasangan calon kepala daerah dapat ditetapkan sebagai pemenang hanya dengan memperoleh suara minimal sebesar 20,01%. Demikian pula dalam kondisi terdapat 4 (empat) pasangan