Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820, selanjutnya disebut UU 27/2022) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 90 yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut: 91 1. Bahwa Pemohon adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang telah mengalami atau setidak-tidaknya sangat berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai akibat berlakunya Pasal 15 ayat (1) huruf a UU 27/2022. 2. Bahwa Pemohon beranggapan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk memperoleh kepastian hukum yang adil sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 yaitu hak atas perlindungan diri pribadi. 3. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 15 ayat (1) huruf a yang selengkapnya berbunyi, “(1) Hak-hak Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan untuk: a. kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” merupakan salah satu bentuk pengaturan dari pengecualian hak-hak subjek data pribadi dalam konteks pemrosesan data pribadi. Namun, tidak dijabarkan dan/atau diterangkan secara jelas dan terbuka mengenai apa yang dimaksud dengan “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, sebagaimana pada pasal yang sama diberikan penjelasan mengenai yang dimaksud dengan pengecualian hak-hak subjek data pribadi untuk kepentingan selain dari Pasal a quo. Hal ini jelas dapat merugikan Pemohon dalam konteks kurangnya kepastian hukum dalam Pasal a quo. Selain itu, adanya kemungkinan akan pelanggaran terhadap hak-hak subjek data pribadi yang dapat dilakukan pemrosesan data pribadi secara sepihak tanpa sepengetahuan subjek data pribadi dalam rangka “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional”, yang tentunya menabrak hak konstitusional Pemohon mengenai perlindungan diri pribadi, in casu pelindungan data pribadi sebagai hak asasi. Berdasarkan uraian sebelumnya yang membahas mengenai hak/kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, telah nyata dan tidak terbantahkan bahwa terjadi pertentangan antara pasal a quo dengan Pasal 28D ayat (1) di mana terdapat ketidakpastian hukum mengenai muatan dari Pasal 15 ayat (1) huruf a, sehingga jelas tidak memenuhi asas kepastian hukum bagi Pemohon. Selanjutnya, dalam Pasal 28G ayat (1) juga menyatakan bahwa Pemohon memiliki hak atas perlindungan diri pribadi, yang dapat dipahami juga sebagai salah satu bagian yaitu pelindungan data pribadi, sementara pasal a quo tidak memiliki kepastian hukum sehingga patut dianggap mengancam pelindungan atas data pribadi Pemohon. 92 4. Bahwa menurut Pemohon, kerugian konstitusional yang dialami Pemohon adalah khusus dan aktual telah terjadi atau setidak-tidaknya menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi mengingat Pemohon sebagai seorang masyarakat umum yang pada kegiatan sehari-harinya mengakses dunia digital dan tentunya terdapat data pribadi Pemohon di dunia digital, sehingga ketentuan Pasal a quo akan berpotensi mencederai hak Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum, bahkan data pribadi Pemohon secara potensial dapat digunakan secara sepihak dan tanpa adanya persetujuan dan/atau sepengetahuan dari Pemohon sebagai Subjek Data Pribadi dalam rangka menjalankan kepentingan pertahanan dan keamanan nasional. Selain itu, pengecualian terhadap hak-hak Subjek Data Pribadi seperti yang termuat dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a yang pada intinya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional, pada dasarnya bisa saja untuk mengantisipasi ancaman serangan ataupun pencurian data pribadi yang dilakukan dari eksternal NKRI dan dapat berpotensi mengganggu stabilitas negara dalam skala nasional. Namun di sisi lain, penafsiran terhadap Pasal a quo juga tidak terbatas dalam rangka menjaga stabilitas negara dan data pribadi di Indonesia, tetapi bisa dijadikan alasan Prosesor Data Pribadi yang nantinya bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi untuk mencoba mengecualikan hak-hak Subjek Data Pribadi dalam rangka kepentingannya sendiri, di mana seharusnya mereka ini yang melindungi data pribadi, bukan mengganggunya. Hal ini yang menurut hemat Pemohon agar sekiranya dapat ditetapkan suatu rumusan norma yang berlandaskan asas kepastian hukum dalam rangka menghindari kerugia