Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pengujian UUD NRI Tahun 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan a quo adalah pengujian konstitusionalitas norma undang-undang, in casu pengujian materiil norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697, selanjutnya disebut UU 2/2021) terhadap UUD NRI Tahun 1945 sehingga Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. 50 Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a. [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; 51 c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dikemukakan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah, pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas norma Pasal 11 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e serta Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e UU 2/2021 yang masing-masing selengkapnya berbunyi sebagai berikut. Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021: “Ketentuan mengenai tata cara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021: (1) MRP mempunyai tugas dan wewenang: a. memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh penyelenggara pemilihan kepala daerah, e. memberikan pertimbangan kepada DPRP, Gubernur, DPRK, dan Bupati/Wali Kota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak Orang Asli Papua. Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e “Yang dimaksud dengan “pertimbangan” termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal penentuan bakal calon Bupati/Wakil Bupati dan Wali Kota/ Wakil Wali Kota” 2. Bahwa Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28H ayat (3) UUD NRI Tahun 1945; 3. Bahwa Pemohon adalah anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.2-4231 Tahun 2023, Tanggal 26 Oktober 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [Bukti P-02], yang bersangkutan 52 kemudian diangkat sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 12 Tahun 2024, Tanggal 31 Januari 2024 tentang Pengesahan Dan Pelantikan Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Masa Jabatan Tahun 2023-2028 [Bukti P-03], dan berdasarkan Pasal 16 huruf f Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah yang menyatakan bahwa salah satu tugas Pimpinan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah adalah mewakili MRP Provinsi Papua Tengah atau Alat Kelengkapan MRP Provinsi Papua Tengah di Pengadilan [Bukti P-04]. Oleh karena itu, Pemohon berhak mewakili MRP Provinsi Papua Tengah untuk mengajukan permohonan pengujian UU 21/2021. 4. Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena adanya ketidakjelasan berlakunya norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 yang menentukan tata cara pemilihan gubernur dan wakil gubernur diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, jika disandingkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dengan Pasal 20 ayat (1) huruf a dan huruf e UU 2/2021 menjadi tidak sejalan karena tidak mempertegas tugas dan wewenang MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota yang akan diusulkan dalam pemilihan kepala daerah di Provinsi Papua. Ketidakjelasan ini juga tampak jika dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 20 ayat (1) huruf e yang pada pokoknya menjelaskan tugas MRP terkait dengan memberikan pertimbangan bakal calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota, termasuk pertimbangan MRP kepada DPRK dalam hal “penentuan” bakal calon bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil walikota. 5. Bahwa dengan adanya ketidakjelasan atau multitafsir tersebut di atas menimbulkan adanya pertentangan antara norma Pasal 11 ayat (3) UU 2/2021 dan Pasal 20 ayat (1) huruf a UU 2/2021 dalam pelaksanaan tugas dan wewenang MRP memberikan pertim