Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945; [3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pasal 48 ayat (4) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252, selanjutnya disebut UU 32/2002), sehingga Mahkamah berwenang menguji permohonan a quo. [3.3] Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum dan pokok permohonan yang diajukan Pemohon, Mahkamah perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai permohonan Pemohon sebagai berikut: 1. Bahwa Mahkamah telah memeriksa permohonan a quo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 2 Februari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU MK, Panel Hakim sesuai dengan kewajibannya telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki sekaligus memperjelas hal-hal yang berkaitan dengan Pemohon dan permohonannya 19 sesuai dengan sistematika permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 2/2021). Dalam sidang tersebut, Panel Hakim telah menyatakan bahwa Pemohon dapat menyampaikan perbaikan permohonan ke Mahkamah selambat-lambatnya pada tanggal 15 Februari 2024, yaitu 14 (empat belas) hari sejak sidang pemeriksaan pendahuluan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU MK. 2. Bahwa Pemohon telah melakukan perbaikan permohonannya sebagaimana telah diterima Mahkamah pada tanggal 15 Februari 2024 dan diperiksa dalam sidang pemeriksaan perbaikan permohonan pada tanggal 19 Februari 2024. Perbaikan permohonan Pemohon tersebut memuat identitas Pemohon dan sistematika permohonan yang terdiri atas, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. 3. Bahwa dalam perbaikan permohonan, Pemohon mendalilkan penerapan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 perlu dipertegas mengenai batasan-batasan perlindungan anak dalam konsumsi dunia perfilman. Hal ini disebabkan karena semakin maraknya unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah dalam dunia perfilman. Jika hal ini dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif bagi anak dan remaja yang memiliki kecenderungan meniru adegan dalam perfilman, termasuk tayangan sinetron. Hal tersebut menurut Pemohon berpotensi merugikan hak konstitusional anak/remaja yang memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan melalui teknologi saluran media dengan mengedepankan asas moralitas dan nilai religius serta hak untuk mendapatkan saluran informasi yang mengandung pendidikan dan membangun karakter yang berakhlak mulia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28 ayat (2), Pasal 28C, dan Pasal 28F UUD 1945. Untuk itu, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai “larangan menampilkan tempat pendidikan sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis”. 20 4. Bahwa sistematika atau format perbaikan permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas pada dasarnya secara formil telah memenuhi sistematika atau format permohonan pengujian undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UU MK dan Pasal 10 ayat (2) PMK 2/2021. Namun, setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama telah ternyata posita permohonan meskipun menyebutkan dasar pengujian yang digunakan, akan tetapi tidak cukup jelas dan cukup memadai menguraikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Posita permohonan lebih banyak menjelaskan pertentangan Pasal 48 ayat (4) huruf e UU 32/2002 dengan ketentuan lain dalam UU 32/2002 [vide perbaikan permohonan hlm. 9]. Sementara itu, pada bagian petitum Pemohon, menurut Mahkamah, petitum permohonan Pemohon apabila dikabulkan akan mempersempit dan membatasi pemaknaan Pasal a quo sehingga justru akan menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Karena, pelindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran terbatas pada larangan siaran atau adegan yang hanya berlaku pada sekolah setingkat SLTA/Sederajat atau memakai seragam sekolah peradegan percintaan lawan jenis. Sehingga, secara a contrario selain yang disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya menjadi diperbolehkan. Artinya, apabila mengikuti petitum yang dimohonkan Pemohon, justru makin mempersempit norma pelindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan. Terlebih, petitum Pemohon tidak mencantumkan kata “tidak” agar dapat memberikan pemaknaan yang sejalan dengan posita permohonan. Petitum yang demikian tentu tidak sejalan dan tidak berkorelasi dengan posita permohonan yang dalam uraiannya menjelaskan bahwa dengan semakin maraknya dunia perfilman atau sinetron yang mengandung unsur kekerasan, adegan percintaan, dan adegan dewasa di tempat pendidikan sekolah dan memakai baju seragam sekolah maka perlu memberikan batas-batas norma perlindungan terhadap anak, remaja, dan perempuan dalam pedoman perilaku penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Menurut Mahkamah seharusnya petitum Pemohon tidak boleh mengubah arah dan mengaburkan makna yang sebelumnya juga harus dijelaskan secara jelas dan memadai dalam bagian posita permohonan mengenai pertentangan norma yang 21 dimohonkan pengujian konstitusionalnya dengan norma dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian. [3.4] Menimbang bahwa ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021 menyatakan, “Mahkamah dapat menyatakan permohonan tidak jelas atau kabur antara lain karena: a. adanya ketidaksesuaian antara dalil dalam posita dengan petitum“. Oleh karena itu, setelah Mahkamah mencermati secara saksama antara posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 74 PMK 2/2021. Dengan demikian, karena terdapat ketidaksesuaian antara alasan-alasan permohonan (posita) dengan yang dimohonkan (petitum) kepada Mahkamah, maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (obscuur). [3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur, terhadap kedudukan hukum, pokok permohonan dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya. 4.