Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kewenangan Mahkamah [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, in casu Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443, selanjutnya disebut UU 37/2004) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo; Kedudukan Hukum Pemohon [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu: 24 a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama); b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara; Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu: a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK; b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a; [3.4] Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; 25 [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.3] dan Paragraf [3.4] di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang rumusan selengkapnya sebagai berikut: Pasal 55 ayat (1) (1) Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan; (2) ... Penjelasan Pasal 31 ayat (1) (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58, ketentuan ini tidak berlaku bagi Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55; (2) ... 2. Bahwa para Pemohon menjelaskan memiliki hak konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; 3. Bahwa para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Kurator [vide bukti P-5 s.d. bukti P-8]. Para Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 yang tidak memasukkan ketentuan norma Pasal 59 UU 37/2004 dalam norma dan Penjelasan Pasal a quo, padahal menurut para Pemohon ketentuan Pasal 59 tidak dapat berdiri sendiri, melainkan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 58 UU 37/2004, terlebih tata cara melaksanakan hak eksekusi yang dimiliki oleh Kreditor Separatis harus mengacu pada ketentuan Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 UU 37/2004. 4. Bahwa dengan tidak dimasukkannya ketentuan Pasal 59 UU 37/2004 sebagai bagian dari norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon sebagai 26 Kurator, sebab kurator menjadi tidak memiliki payung hukum untuk meminta kepada Kreditor Separatis atau pihak ketiga yang gagal melaksanakan penetapan eksekusi dalam keadaan insolvensi sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 59 UU 37/2004; 5. Bahwa selain berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 potensial merugikan hak konstitusional para Pemohon, para Pemohon juga mengalami kerugian yang bersifat aktual sebagaimana kasus yang dialaminya dalam Putusan Pernyataan Pailit Nomor: 01/Pdt.Sus- Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst bertanggal 7 April 2022 [vide bukti P-11], di mana, debitor pailit dinyatakan dalam keadaan insolvensi meskipun belum mencapai batas penangguhan selama 90 (sembilan puluh) hari. Selanjutnya kreditor hanya memiliki waktu 2 (dua) bulan sejak debitor pailit dinyatakan insolvensi untuk melaksanakan penetapan eksekusi. Pada faktanya pihak kreditor telah melampaui batas waktu haknya selama 2 (dua) bulan untuk mengeksekusi namun, tetap tidak mau menyerahkan aset tersebut kepada kurator, dengan alasan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak mencantumkan Pasal 59 UU 37/2004 sebagai rujukan, sehingga kreditor tidak perlu tunduk pada batasan jangka waktu 2 (dua) bulan setelah debitor pailit dalam keadaan insolvensi; 6. Bahwa oleh karenanya menurut para Pemohon berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004 tidak memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana termuat dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan uraian yang dikemukakan para Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, para Pemohon telah dapat menjelaskan perihal hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 55 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 31 ayat (1) UU 37/2004. Anggapan kerugian konstitusional yang dimaksudkan tersebut bersifat spesifik dan aktual terjadi atau setidak-tidaknya potensial. Para pemohon juga telah dapat menguraikan anggapan kerugian hak konstitusional yang memiliki hubungan sebab-akibat (causal verband) dengan berlakunya norma dan penjelasan undang-undang yang dimohonkan pe